Honorer Dihapus, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Rapat Bahas Opsi Ditaruh Dimana Pegawai Honor

Honorer Dihapus, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Rapat Bahas Opsi Ditaruh Dimana Pegawai Honor

Honorer dihapus, Asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia rapat bahas opsi ditaruh dimana pegawai honor. foto: jpg/sumeks.co.--

Hadir juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (Plt BKN) Bima Haria Wibisana. 

Opsi Penyelesaian Tenaga Honorer Dijelaskan bahwa pemerintah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen (DPR).

Beberapa alternatif itu segera didetailkan bersama tim dari provinsi, kabupaten dan kota. 

Azwar Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. 

BACA JUGA:Bergejolak, Honorer Pol PP Kapan Diangkat PNS? Amanat UU Mereka Aparat Penegakan Perda, Jangan Dimasukkan PPPK

BACA JUGA:Menteri Bahas Honorer Bersama Asosiasi Pemerintah Daerah, Bagaimana Nasib Honor Setelah Akhir Tahun Dihapus?

"Kita (pemerintah) tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik,” katanya. 

“Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor," tambahnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya menyatakan telah ada titik terang dalam rakor kali ini terkait penataan tenaga non-ASN. 

Dia menjelaskan, beberapa pandangan dari ketua asosiasi pemda akan diturunkan menjadi regulasi yang dirancang agar menguntungkan berbagai pihak. 

BACA JUGA:Bergejolak, Honorer Pol PP Kapan Diangkat PNS? Amanat UU Mereka Aparat Penegakan Perda, Jangan Dimasukkan PPPK

BACA JUGA:Menteri Bahas Honorer Bersama Asosiasi Pemerintah Daerah, Bagaimana Nasib Honor Setelah Akhir Tahun Dihapus?

"Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis," kata pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor itu.

APPSI, APEKSI, dan APKASI mengisyaratkan bahwa mereka mendukung regulasi yang telah disepakati setelah mendiskusikan berbagai aspek penyusunan, termasuk di dalamnya terkait keuangan. (*) 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: