Honorer Dihapus, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Rapat Bahas Opsi Ditaruh Dimana Pegawai Honor

Rakor menghadirkan para gubernur, wali kota, dan bupati di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023.

BACA JUGA:Menteri Bahas Honorer Bersama Asosiasi Pemerintah Daerah, Bagaimana Nasib Honor Setelah Akhir Tahun Dihapus?

BACA JUGA:28 November 2023 Honorer Dihampus, Sedang Disiapkan Alternatif Terbaik, Mau Kemana Para Honor Ditempatkan?

"Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dikutip dari Antara selepas rakor tersebut, seperti tertuang dalam keterangan pers, Kamis, 19 Januari 2023.

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyebutkan terhitung 28 November 2023 struktur kepegawaian hanya mengenal dua jenis ASN, yakni PNS dan PPPK. 

Dengan demikian, mulai 28 November 2023 tidak ada istilah honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN). 

Lantas, apakah kebijakan penghapusan honorer akan benar-benar diterapkan mulai tanggal tersebut? 

BACA JUGA:Bergejolak, Honorer Pol PP Kapan Diangkat PNS? Amanat UU Mereka Aparat Penegakan Perda, Jangan Dimasukkan PPPK

 BACA JUGA:Menteri Bahas Honorer Bersama Asosiasi Pemerintah Daerah, Bagaimana Nasib Honor Setelah Akhir Tahun Dihapus?

Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas belum pernah menegaskan masalah tersebut. 

Yang pasti, Azwar Anas mendorong percepatan perumusan alternatif terbaik penataan tenaga non-ASN bersama jajaran asosiasi pemerintah daerah. 

“Dari tadi sudah mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," tegasnya.

Rakor itu dihadiri langsung Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya. 

BACA JUGA:Bergejolak, Honorer Pol PP Kapan Diangkat PNS? Amanat UU Mereka Aparat Penegakan Perda, Jangan Dimasukkan PPPK 

BACA JUGA:Menteri Bahas Honorer Bersama Asosiasi Pemerintah Daerah, Bagaimana Nasib Honor Setelah Akhir Tahun Dihapus?

Sumber: