Terungkap Peran Mahasiswi Dinda di Kasus Pokir DPRD OKU, Pelapor Rp1,2 Miliar di Rekeningnya

Proyek tersebut merupakan bagian dari jatah Pokir yang dikondisikan.

Anggota DPRD OKU disebut meminta fee proyek dengan rincian: Ketua dan Wakil Ketua DPRD masing-masing Rp5 miliar, sementara anggota lainnya meminta jatah Rp1 miliar per orang.

Namun karena keterbatasan anggaran, nilai proyek dikoreksi menjadi Rp35 miliar, dengan fee total yang disepakati sekitar 20 persen atau Rp7 miliar.

BACA JUGA:KPK Kembali Obok-Obok Rumah Terkait Korupsi Pokir DPRD OKU, Seorang Mahasiswi Diamankan

BACA JUGA:Jaksa KPK Tegaskan Mantan Pj Bupati Bakal Dipanggil Jadi Saksi Sidang Korupsi Proyek Pokir DPRD OKU

Tangkapan layar beberapa petugas penyidik KPK menggeledah dan mengamankan seorang mahasiswi di salah satu rumah pada pengembangan penyidikan korupsi suap proyek Pokir DPRD OKU--

Dari dokumen APBD, terungkap bahwa anggaran Dinas PUPR sempat naik drastis dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar pasca pembahasan.

Peningkatan anggaran ini memunculkan dugaan kuat adanya permainan dalam penyusunan dan pengesahan anggaran.

Tak hanya itu, jaksa menyebut praktik "jual beli proyek" di lingkungan Pemkab OKU dan DPRD OKU sudah menjadi hal umum.

BACA JUGA:KPK Kembali Obok-Obok Rumah Terkait Korupsi Pokir DPRD OKU, Seorang Mahasiswi Diamankan

BACA JUGA:Jaksa KPK Tegaskan Mantan Pj Bupati Bakal Dipanggil Jadi Saksi Sidang Korupsi Proyek Pokir DPRD OKU

Proyek-proyek bernilai besar disebut "dikondisikan" untuk pihak tertentu dengan menggunakan mekanisme e-katalog sebagai kedok agar seolah-olah pengadaan dilakukan secara sah.

Salah satu nama yang disorot dalam pengembangan kasus ini adalah Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU, yang diduga ikut mengatur dan menyalurkan fee proyek ke para legislator.

Geliat terbaru penggeledahan rumah oleh tim KPK ini, diduga merupakan bagian dari upaya menelusuri lebih jauh aliran dana haram dan mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat dalam skema suap berjamaah tersebut.

 

Sumber: