KPK Selidiki Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan PT Pupuk Indonesia Senilai Rp8,3 Triliun

KPK Selidiki Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan PT Pupuk Indonesia Senilai Rp8,3 Triliun

KPK Selidiki Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan PT Pupuk Indonesia Senilai Rp8,3 Triliun--

BACA JUGA:Penyidikan Korupsi Proyek PUPR, Sejumlah Mantan Pejabat Muba Diperiksa Diam-Diam Oleh KPK

Menanggapi adanya tuduhan tersebut, PT Pupuk Indonesia membantah adanya manipulasi laporan keuangan. Dalam pernyataan resminya, Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana, menegaskan bahwa laporan keuangan mereka telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen.

"Pupuk Indonesia menegaskan bahwa pemberitaan mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kami berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan transparansi laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen serta direview oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai regulasi yang berlaku," ujar Wijaya.

Terkait tuduhan pencairan deposito sebesar Rp15,932 triliun yang tidak dilaporkan, Wijaya menjelaskan bahwa perubahan saldo deposito telah dicatat dengan transparan dalam laporan keuangan. 

Penurunan saldo tersebut, katanya, terjadi karena beberapa faktor, termasuk jatuh tempo deposito lebih dari tiga bulan serta pencairan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Wijaya juga menambahkan, bahwa laporan keuangan perusahaan telah diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari pengawasan terhadap perusahaan yang menerbitkan obligasi.

Meskipun PT Pupuk Indonesia membantah tuduhan tersebut, isu ini tetap menjadi perhatian publik, terutama mengingat besarnya nilai dugaan kerugian negara. 

KPK masih dalam tahap verifikasi, sementara Kejaksaan Agung didesak segera melakukan pemeriksaan terhadap para petinggi perusahaan.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di lingkungan BUMN yang selama ini sering disorot. Jika terbukti ada penyimpangan, hal ini bisa berdampak besar pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan perusahaan milik negara.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait