CATAT, Kerugian Negara Kasus PUPR Banyuasin Bisa Lebih Besar, Rp826 Juta Baru Fee Bentuk Transfer dan Cash
Kejati Bakal Dalami Aliran Dana Jatah Fee 20 Persen Menjerat Tersangka Kabag Humas DPRD Sumsel--
Jaksa penyidik Pidsus Kejati Sumsel sudah menemukan bukti transfernya baik secara bank maupun cash.
Kajati Yulianto menjawab semua kecurigaan ini saat konferensi pers di kantor Kejati Sumsel, Selasa, 18 Februari 2025.
Peran tersangka AMR juga belum bisa diuraikan secara jelas oleh pihak kejaksaan.
Namun Kajati Sumsel menjelasan dana yang dikorupsi itu bukan dana pokok pikiran (pokir) DPRD Sumsel, melainkan dana bantunan bersifat khusus Pemprov Sumsel.
BACA JUGA:Kejati Sumsel Tetapkan 3 Orang Tersangka Kasus Korupsi Kegiatan PUPR Banyuasin, Siapa Saja?
Kajati mengaku paham dengan pertanyaan masyarakat ini, “Pastia da yang bertanya, apa kaitan bantuan khusus Pemprov Sumsel dengan DPRD Sumsel, jadi kita sedang dalami,” ujarnya.
Untuk kasus PUPR Banyuasin ini pihak penyidik Kejati sudah memeriksa 28 orang saksi.
Diantara saksi itu ada Ketua DPRD Sumsel yang menjabat di tahun 2023.
“Aliran uang gratifikasi tidak ada yang bukti yang mengarah ke beliau,” kata Yulianto.
Namun, seluruh keterangan saksi nantinya akan diuji apakah layak untuk dihadirkan ke persidangan atau tidak.
Untuk kerugian negara dari perkara ini, masih dalam proses perhitungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
