Kasus Lebih Bayar Pajak Menang di Pengadilan, Kok Kanwil DJP Ajukan PK, Kalau WP Pasti Disuruh Cepat Bayar!

Kasus lebih bayar pajak menang di pengadilan pajak, mengapa kanwil DJP Sumsel Babel ajukan peninjuan kembali (PK). foto: dok sumeks.co.--
Direktur PT AA, TE selaku Wakil Wajib Pajak didampingi Kuasa Hukum Pajak Andreas Budiman, menjelaskan bahwa peristiwa ini berawal pada Tahun 2021 lalu.
Dimana, Wajib Pajak meminta Restitusi (pengembalian atas kelebihan bayar pajak) atas PPN masa Desember 2020, sesuai aturan setiap pengajuan restitusi harus dilakukan pemeriksaan pajak.
BACA JUGA:Ibarat Buah Simalakama Opsen Pajak Kendaraan: Solusi Baru atau Beban Tambahan bagi Masyarakat?
BACA JUGA:Apakah Opsen Menambah Beban Beban Pajak? Ini Cara Hitung Tercepat
Ketika dilakukan pemeriksaan pajak terbitlah Nilai Restitusi hanya 20% dari nilai yang diajukan pada tahun 2023.
Atas selisihnya sesuai ketentuan wajib pajak mengajukan upaya hukum pajak, dan terbitlah putusan Pengadilan Pajak (PP) tertanggal 23 Oktober 2024.
Nah, berdasarkan itu pula, Andreas Budiman bersama kliennya mendatangi Kanwil DJP Sumsel Babel, tujuannya menanyakan pelaksaan atas Putusan Pengadilan Pajak.
Putusan pengadilan pajak menerima sebagian Gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN masa Desember 2020.
BACA JUGA:Opsen Pajak Kendaraan Resmi Berlaku: Apa Saja yang Berubah Mulai 2025?
"Namun, menurut petugas yang kita temui, DJP sudah melakukan Pelaksanan Putusan dengan diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan (SP2G) tak lama setelah menerima Salinan Putusan dari Pengadilan Pajak,” ungkap Andreas.
Kasus lebih bayar pajak menang di pengadilan pajak, mengapa kanwil DJP Sumsel Babel ajukan peninjuan kembali (PK). foto: dok sumeks.co.--
Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan, yang selanjutnya disingkat SP2G adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk melaksanakan Putusan Gugatan dari Pengadilan Pajak agar putusan tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan.
Dan, DJP juga melakukan Peninjauan Kembali atas atas putusan pengadilan pajak tersebut.
BACA JUGA:Rencana Beli Mobil di 2025? Jangan Lupa, Ada 7 Jenis Pajak yang Perlu Kamu Siapkan!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: