Kasus Lebih Bayar Pajak Menang di Pengadilan, Kok Kanwil DJP Ajukan PK, Kalau WP Pasti Disuruh Cepat Bayar!

Itu yang harus diperjelas agar wajib pajak bisa mempercayai institusi ini memang fair dan menghormati hukum.

Sehingga WP pun ikut mematuhi kewajiban mereka yang seharusnya.

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Luncurkan Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

BACA JUGA:Apakah Opsen Menambah Beban Beban Pajak? Ini Cara Hitung Tercepat

Andreas juga mengingatkan kalau menurut penjelasan SEMA no 2 tahun 2024, DJP ataupun BC tidak dapat mengajukan PK tanpa novum baru.

Jika WP sebagai masyarakat sudah dimenangkan oleh pengadilan.

Mengingat WP sebagai rakyat yang sudah mematuhi kewajiban mereka. 

Dan, banding hanya karena mempertahankan hak mereka yang tidak seharusnya ditanggung.

BACA JUGA:Dihubungi Orang dari Kantor Pajak dan Diminta Download Aplikasi, Uang Jutaan Rupiah Warga Palembang Ini Lenyap

BACA JUGA:Opsen Pajak Kendaraan Resmi Berlaku: Apa Saja yang Berubah Mulai 2025?

"Kita kecewa, kalau ada masalah kantor pajak lambat mengeluarkan uang untuk wajib pajak,  jika posisi terbalik wajib pajak langsung diminta membayar,  tapi kita mendapat pengetahuan baru untuk teman-teman pengusaha kita jadinya," sambungnya.

"Kalau disampaikan oleh petugas kemarin, artinya WP juga bisa menerbitkan SP2G sementara mengajukan PK.  Ini hikmahnya yang bisa saya bagi untuk teman-teman pengusaha yang lain," ujar TE menutup pembicaraan.

Sementara, pihak Kanwil DJP Sumsel Babel belum memberikan respon ketika dimintai keterangan terkait hal tersebut.

 

Sumber: