Kejari Palembang Sukses Hentikan Satu Penuntutan Perkara Melalui Berdasarkan Keadilan Restoratif

Lebih lanjut dijelaskan Hapis, sebagaimana yang diamanahkan Jaksa Agung RI bahwa penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme RJ menjadi bukti, bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat

Meski demikian, ungkap Hapis yang perlu digarisbawahi bahwa keadilan restoratif atau RJ bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.

BACA JUGA:Berkah Ramadhan, Kejari Palembang Hentikan 2 Penuntutan Perkara Melalui Keadilan Restoratif

BACA JUGA:Dukung Penerapan Keadilan Restoratif, Bapas Palembang Dirikan Griya Abhipraya

Lebih lanjut dikatakan Hapis, program penyelesaian perkara melalui keadilan restorative hingga pertengahan tahun 2024 ini berjumlah empat perkara.

"Dan ini pada minggu depan, kami juga akan mengajukan satu lagi perkara untuk dilakukan penyelesaian perkara RJ," ujarnya.

Mudah-mudahan, kata Hapis akan ada banyak lagi penyelesaian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restorative di Kejari Palembang khususnya pada bidang tindak pidana khusus.

Terpisah, Nopitasari dan Lutfia Hariani diwawancarai usai penyerahan SKP2 mengaku sangat berterima kasih kepada pihak Kejaksaan khususnya Kejari Palembang telah menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif.

BACA JUGA:Kasus Pencurian Kambing Dihentikan Melalui Restoratif Justice

BACA JUGA:Giliran Bule Dapat Restoratif Justice, Kasusnya Jual Iphone Rusak

Dihadapan Kasi Pidum Kejari Palembang, keduanya juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

"Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dikemudian hari," ujar Nopitasari dan Lutfia Hariani kompak berjanji.

Sumber: