Teka-Teki Pembelian Pajero Mewah dari Fee 2 Persen Proyek Pokir DPRD OKU Terbongkar, Novriansyah Terdiam

Teka-Teki Pembelian Pajero Mewah dari Fee 2 Persen Proyek Pokir DPRD OKU Terbongkar, Novriansyah Terdiam

Teka-Teki Pembelian Pajero Setengah Miliar dari Fee 2 Persen Proyek Pokir DPRD OKU Terbongkar, Novriansyah Terdiam--

BACA JUGA:Saksi Nopriansyah Ungkap Jatah Fee 20 Persen Proyek Pokir DPRD OKU, Sudah Sepengetahuan Pj Bupati

BACA JUGA:Eksepsi Ditolak, Sidang Kasus Fee Proyek Pokir Eks Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati Berlanjut

Dalam sidang sebelumnya, Novriansyah juga telah mengakui bahwa dirinya membeli mobil Toyota Fortuner dari dana fee yang diterima dari kontraktor proyek.

Ia berdalih, bahwa mobil tersebut digunakan untuk keperluan operasional kedinasan karena kerap memakai kendaraan staf saat turun ke lapangan.


Baru Sepekan Pakai Fortuner dari Fee Proyek Pokir, Eks Kadis PUPR OKU Ditangkap KPK--

"Mobil Fortuner saya beli cash dari uang fee 2 persen yang diberikan Pak Sugeng. Belum seminggu dipakai, saya sudah ditangkap KPK," ujar Novriansyah dalam sidang lalu.

KPK menduga bahwa kasus korupsi ini dirancang secara sistematis, bermula dari tawaran proyek oleh Novriansyah kepada dua kontraktor swasta.

Sebagai syarat mendapatkan proyek, para kontraktor diminta menyerahkan fee tertentu. Mereka bahkan menggunakan nama perusahaan lain sebagai ‘bendera pinjaman’ demi meloloskan proyek.

Diketahui, terdapat sembilan proyek bernilai miliaran rupiah yang terlibat dalam skandal ini, di antaranya pembangunan kantor Dinas PUPR OKU senilai Rp9,88 miliar, peningkatan jalan di sejumlah desa, hingga rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati OKU.

KPK menyebut proyek-proyek tersebut sudah dikondisikan sejak tahap pembahasan RAPBD 2025. Bahkan ada permintaan dari perwakilan DPRD agar dana Pokir tetap diberikan dalam bentuk proyek fisik, membuka ruang terjadinya praktik suap dan gratifikasi.

Kini, proses hukum terhadap Novriansyah dan pihak-pihak terlibat terus berlanjut.

Fakta-fakta baru yang muncul di persidangan semakin membuka tabir korupsi berjemaah dalam pengelolaan anggaran proyek daerah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber: