Kemenkum dan Muslimat NU Latih 2.500 Paralegal Perempuan, Tambah 1.794 Pos Bantuan Hukum

Kehadiran paralegal perempuan dinilai sangat strategis, terutama dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, inses, sengketa tanah, dan wakaf.

Menurut Supratman, kasus-kasus seperti ini membutuhkan pendekatan yang tidak semata-mata formal tetapi juga berbasis kearifan lokal.

BACA JUGA:14 CPNS Kemenkum Sumsel Resmi Ikuti Orientasi Nasional Tahun 2024

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Peringati Hari Lahir Pancasila 2025 Secara Daring, Teguhkan Komitmen Nilai Luhur Bangsa

“Saya yakin kolaborasi dengan Muslimat NU dalam pelatihan paralegal akan mendorong keadilan yang bertumbuh dan hidup di masyarakat,” tambahnya.

Penambahan Posbankum dan Rekor MURI

Pelatihan ini juga menandai pencapaian penting lainnya, yaitu penambahan 1.794 Posbankum baru. Sebelumnya, Kemenkum telah memiliki 5.008 Posbankum. Dengan pelatihan ini, jumlah total Posbankum meningkat menjadi 6.802 unit.

Tak hanya itu, pelatihan ini juga berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pelatihan paralegal perempuan terbanyak yang berasal dari organisasi kemasyarakatan, yakni Muslimat NU.

Digitalisasi Layanan Bantuan Hukum

Sebagai bagian dari transformasi digital, Kemenkum juga menghadirkan Portal Informasi Bantuan Hukum yang mengintegrasikan berbagai layanan, seperti Ruang Paralegal, Posbankum, Peacemaker Justice Award, Literasi Hukum, dan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM).

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Harmonisasi Raperbup Banyuasin Jelang Libur Panjang Mei 2025

BACA JUGA:City Mall Baturaja Resmi Didorong Jadi Mall Berbasis Kekayaan Intelektual oleh Kemenkum Sumsel

Langkah-langkah ini membuktikan bahwa negara serius dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat desa.

Sumber: