2 Tahun Lalu Peta Desa di Lahat ‘Diejek’ Peta Kira-Kira, Saat Dibuat Canggih Malah Tersandung Kasus Korupsi

LAHAT, SUMEKS.CO - 2 tahun lalu peta desa di kabupaten LAHAT ‘diejek’ sebagai peta kira-kira. Dan, saat akan dibuat lebih ‘canggih’ malah tersandung kasus korupsi.

Inilah awal mula kasus peta di Lahat ini bermasalah, saat dilakukan pertemuan dengan para Kades di Lahat bersama pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lahat, Kamis, 19 Januari 2023 silam.

Saat itu Kabid Administrasi Pemerintahan dijabat Ari Efendi SIP yang menyebut sebanyak 360 desa di Lahat belum punya peta yang representatif.

Tahun 2023 itu disebut peta desa menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Kades, disamping internet desa, tertib anggaran dan pembagian tugas perangkat desa. 

BACA JUGA:CATAT, Pengembalian Kerugian Negara di Kasus Peta Desa Lahat Tunjukan Adanya Pengakuan Calon Tersangka

BACA JUGA:Terungkap, Ada Pengembalian Kerugian Negara Rp50 Juta di Kasus Peta Desa Lahat Senilai Rp12 Miliar, Siapa Dia?

“Untuk peta desa, saat ini dari 360 desa yang ada masih sebatas peta kira-kira,” sebut Ari yang kala itu menjabat Kabid Administrasi Pemerintahan.

Ari Efendi menambahkan, belum ada satupun desa di Lahat yang memiliki peta desa sesuai peraturan bupati (Perbup). 

“Padahal peta desa ini bisa menjadi indikator besaran dana desa, pembuatan peta batas desa ini bisa dianggarkan melalui dana desa dengan membentik tim,  swakelola atau bisa dipihak ketiga,’’ kata Ari Efendi SIP mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lahat saat itu Darul Effendi.

Saat ini, peta desa di Lahat masih berdasarkan history sejarah dan dari petuah atau pendahulu. 

BACA JUGA:Janji Tinggal Janji, Ratusan Peta Desa di Lahat Tak Rampung Dibuat Asal-asalan, Padahal Deadline Hanya 6 Bulan

BACA JUGA:Terungkap Akal-akalan CV CDI di Kasus Pembuatan 360 Peta Desa di Lahat Pakai Peraturan Mendagri Nomor 45

“Belum ada peta yang secara yuridis atau secara sah sesuai aturan negara.  Untuk catatan bagi kepala desa sendiri batas desa itu sendiri tidak mengatur kepemilikan hanya diatur dalam administrasi," ucap Ari.

Mengapa peta desa ini penting? Dikatakan Ari, dengan adanya batas desa atau peta desa inilah bisa menjadi indikator atau acuan besaran dana desa. 

Sumber: