2 Tahun Lalu Peta Desa di Lahat ‘Diejek’ Peta Kira-Kira, Saat Dibuat Canggih Malah Tersandung Kasus Korupsi

“Mulai dari jumlah pendudukan dan luas wilayah desa,” paparnya.

Terungkap, ada pengembalian kerugian negara Rp Rp50,52 juta di kasus peta desa di kabupaten Lahat Sumsel senilai Rp12 miliar.

BACA JUGA:Janji Tinggal Janji, Ratusan Peta Desa di Lahat Tak Rampung Dibuat Asal-asalan, Padahal Deadline Hanya 6 Bulan

BACA JUGA:Terungkap Akal-akalan CV CDI di Kasus Pembuatan 360 Peta Desa di Lahat Pakai Peraturan Mendagri Nomor 45

Siapa dia? Nah, siapa orang yang telah mengembalikan uang kerugiaan negara sebesar Rp Rp50,52 juta itu? 

Masih belum jelas, namun Kejari Lahat hingga saat ini belum merilis, siapa tersangka di kasus ini! 

Pengusutan kasus dugaan korupsi pembuatan peta fiktif ini terjadi ratusan desa di kabupaten Lahat, dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

BACA JUGA:Janji Tinggal Janji, Ratusan Peta Desa di Lahat Tak Rampung Dibuat Asal-asalan, Padahal Deadline Hanya 6 Bulan

BACA JUGA:Terungkap Akal-akalan CV CDI di Kasus Pembuatan 360 Peta Desa di Lahat Pakai Peraturan Mendagri Nomor 45

Kasus dugaan korupsi pembuatan peta ini kabarnya melibatkan 240 desa dengan sumber dana APBD Lahat tahun 2023, senilai Rp12 miliar, dan setiap desa memperoleh dana Rp35 juta.

Selain pemeriksaan saksi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Toto Roedianto melalui Kasi Intel Zit Muttaqin mengatakan, Kejari Lahat juga menerima uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp50,52 juta dalam kasus ini.

Kasus dugaan korupsi pembuatan peta desa saat ini gencar diusut jaksa Kejari Lahat, Sumsel.

BACA JUGA:4 Fakta Kasus Dugaan Korupsi Pembuatan 360 Peta Desa di Lahat, Saat Ini Gencar Diusut Jaksa Kejari Lahat 

BACA JUGA:Penampakan 2 Mantan Pejabat Disumpah Jaksa Saat Diperiksa Kasus Pembuatan Peta Desa Diduga Fiktif di Lahat 

Dalam kasus ini sedikitnya sudah ada 4 fakta yang terkuak dalam pengusutan kasus yang sudah masuk tahap penyidikan (DIK) ini.

Sumber: