Sempat Mangkir, Aswari Rivai Saksi Kunci Sidang Korupsi Izin Tambang Lahat Bakal Hadir Melalui Daring

BACA JUGA:Dipanggil Secara Patut 5 Kali, Aswari Rivai Kembali Mangkir Panggilan Sidang Korupsi Izin Tambang Lahat

Saat dicecar pertanyaan oleh majelis hakim kepada siapa saja uang secara pribadi itu di transferkan, dijawab saksi Rina dengan ragu-ragu dengan jawaban tidak ingat.

Lalu, hakim anggota Fitriadi menyebutkan sejumlah nama yang dimaksud menerima sejumlah uang transfer dari saksi Rina terdiri dari Siti Zaleha, Aswari Rivai hingga terdakwa Lepy Desmianti.

Sosok Saifudin Aswari Rivai, Saksi Kunci Kasus Pertambangan yang Digelar di Pengadilan Tipikor Palembang.--

"Banyak yang ditransferkan, tapi tidak ingat pak tapi pernah memberikannya dalam bentuk transfer," ungkap saksi Rina.

Ia menerangkan, bahwa sejumlah uang yang ditransferkan tersebut merupakan uang pribadi dari perusahaan atas perintah dari Endre Saifoel dan Harinaldi Saifoel.

Saat ditanya lagi oleh hakim Fitriadi kepada tim penuntut umum terkait bukti transferan kepada sejumlah nama tersebut, jaksa menjabat ada dari atas nama saksi Leo.

Kenal dengan Budiman jual beli batu bara, saya membeli dengan PT ABS atas nama perusahaan PT Bara Pagner Jaya sebagai Dirut.

Dalam perkara ini tim JPU membacakan surat dakwaan terhadap enam orang tersangka korupsi IUP OP tambang batu bara yang merugikan negara senilai Rp495 miliar lebih.

Keenam tersangka itu, terdiri dari tiga petinggi PT Andalas Bara Sejahtera yakin Endre Saifoel, Gusnadi, Budiman, serta tiga mantan petinggi Distamben Lahat bernama Misri, Saifullah Aprianto serta Lepy Desmianti.

Para tersangka tersebut, diduga telah dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan diluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) miliknya, dan masuk ke dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik PT. Bukit Asam Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akibatnya Endre Saifoel dkk, dijerat dengan sangkaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi.

Sumber: