Apa Kabar Penyidikan Korupsi PMI Kota Palembang? Kajari: Masih Menunggu Petunjuk Pimpinan

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Update terbaru penyidikan korupsi dana hibah PMI Kota Palembang, Kejaksaan Negeri (Kejari) bidang tindak pidana khusus mengklaim masih menunggu petunjuk pimpinan.

Hal itu ditegaskan Kepala Kejari (Kajari) Palembang SH MH, saat ditanya perkembangan penyidik korupsi PMI Kota Palembang di sela-sela gelar rilis capaian kinerja Selasa 31 Desember 2024.

"Perihal kelanjutan penyidikan korupsi dana hibah PMI Kota Palembang saat ini masih menunggu petunjuk pimpinan terlebih dahulu," ungkap Hutamrin.

Sebelumnya, penyidikan korupsi dana hibah PMI Kota Palembang tahun 2020-2023 di skorsing terlebih dahulu lantaran saat itu sedang berlangsung pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

BACA JUGA:Jelang Pilkada, Kejari Palembang Skors Sementara Penyidikan Korupsi PMI Kota Palembang

BACA JUGA:2 Kali Mangkir untuk Diperiksa Penyelidikan Korupsi PMI Kota Palembang, Fitrianti Agustinda Mendadak Sakit

Yang mana, skorsing tersebut sejalan dengan surat edaran dan instruksi dari Jaksa Agung RI maka untuk sementara pemeriksaan kasus terkait saksi yang berhubungan dengan Pilkada di skors sementara waktu.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin meminta jajaran di bidang Intelijen dan Tindak Pidana Khusus untuk hati-hati, dan cermat dalam memproses penanganan laporan pengaduan.

Dipanggil Penyelidikan Dugaan Korupsi PMI Kota Palembang, Tujuh Pengurus Kompak 'Mangkir' Berjamaah--

Terutama laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah.

Baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan, sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan

Selain itu, ST Burhanuddin juga meminta jajaran mengantisipasi adanya indikasi pelaporan terselubung bersifat kampanye hitam atau black campaign.

Yang dapat menjadi pemicu hambatan terciptanya pemilu, yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan.

BACA JUGA:Dipanggil Penyelidikan Dugaan Korupsi PMI Kota Palembang, Tujuh Pengurus 'Mangkir' Berjamaah

Sumber: