Banding Kejari Palembang Diterima, Terdakwa Pengemplang Pajak Rp331 Juta Urung Divonis 3 Bulan Penjara

 Banding Kejari Palembang Diterima, Terdakwa Pengemplang Pajak Rp331 Juta Urung Divonis 3 Bulan Penjara

Kejaksaan Negeri Palembang--dok : sumeks.co

BACA JUGA:Dua Terdakwa Korupsi PT Semen Baturaja Rp2,6 Miliar Dijatuhi Hukuman 5 Tahun 6 Bulan Penjara

Dirangkum dari dakwaan yang dihimpun dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Palembang, bahwa terdakwa Heri Yansah merupakan wajib pajak sebagai Direktur PT Heva Petroleum Energi.

Perusahaan tersebut bergerak pada bidang pendistribusian sekaligus usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar industri yang beralamat di Komplek Buah Sakti Village, Jalan Suka Bangun II, Soak Simpur, Blok C No.5, RT 003/ RW 007, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Dalam kerangka perkaranya, pada tahun 2020 terdakwa Heri Yansyah tercatat tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari pembeli ke Kas Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Walaupun dalam perjalanannya, telah diimbau dan dilakukan kunjungan oleh pihak KPP Pratama Ilir Barat, sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak khususnya PPN sebesar Rp.331.892.549,-.

BACA JUGA:3 Oknum TNI Dituntut Oditur Militer Hukuman Mati, Pembunuh Imam Masykur Terancam Dipecat dari TNI

Tercatat juga, sejumlah transaksi terkait perkara pajak yang dilakukan PT Heva Petroleum Energi selama bulan Januari hingga Desember 2020 ada kurang lebih 18 perusahaan.

Masih dalam SIPP, terdakwa selaku Direktur dan Penanggungjawab PT Heva Petroleum Energi tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi, sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Selain itu, berdasarkan perhitungan ahli penghitungan kerugian pada pendapatan negara perbuatan Terdakwa melalui PT Heva Petroleum Energi dengan menggunakan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara lebih dari Rp331 juta.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: