Selama 2023 DPR Siap Jadi Mata Elang, Awasi 5 Masalah di Tanah Air, Nomor 4 Sangat Dinanti Jutaan Honorer

Selama 2023 DPR Siap Jadi Mata Elang, Awasi 5 Masalah di Tanah Air, Nomor 4 Sangat Dinanti Jutaan Honorer

DPR siap jadi mata elang awasi 5 masalah di tanah air. Termasuk masalah jutaan honorer berharap jadi PNS. Foto Wakil Ketua DPR RI Rachmat Goberl. foto: humas dpr/sumeks.co. --

BACA JUGA:Tenaga Honorer Non-ASN Otomatis Diangkat jadi PNS Tanpa Tes, Cek Syaratnya Disini

Honorer Pol PP Jadi PNS  

Honorer Pol PP kapan diangkat PNS? Ini pertanyaan yang sudah lama disampaikan.  

Selama lima tahun terakhir tidak ada formasi CPNS untuk Pol PP, padahal amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 Ayat 2 mengatakan mereka yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS. 

Apalagi amanat Undang Undang mereka adalah aparat penegakan Perda. Jadi tidak bisa dimasukkan sebagai PPPK. 

"Lalu, kapan Pol PP bisa diangkat menjadi ASN? Ingat amanat UU Pemda Pak Menteri Dalam Negeri dan MenPAN-RB," kata Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto ikutip dari jpnn Minggu, 15 Januari 2023.

BACA JUGA:Satpol PP OKI Gelar Operasi Pekat, Sisir 7 Cafe Jalintim Teluk Gelam, Hanya Beri Teguran Lisan

BACA JUGA:Antisipasi Blokir Jalan Terulang, Personil Pol PP dan Polisi Polres OKI Berjaga di SMK Negeri 3 Kayuagung 

Pol PP ini, tegasnya, tidak bisa diangkat menjadi PPPK, karena dalam UU Pemda maupun PP Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan PNS. 

Nasib tenaga honorer polisi pamong praja (Pol PP) hingga saat ini belum juga jelas. 

Pasal 1 Ayat 2 PP 16 Tahun 2018 mengatakan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemda yang diduduki PNS. 

Mereka diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah.

BACA JUGA:Satpol PP OKI Gelar Operasi Pekat, Sisir 7 Cafe Jalintim Teluk Gelam, Hanya Beri Teguran Lisan

BACA JUGA:Antisipasi Blokir Jalan Terulang, Personil Pol PP dan Polisi Polres OKI Berjaga di SMK Negeri 3 Kayuagung 

Juga peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: