Transisi Penuh Haji 2026 ke BP Haji Tunggu Payung Hukum

Dimana untuk proses tersebut dinilainya masih panjang, sementara persiapan haji sudah harus berjalan.

"Saat ini masih berupa usulan DPR yang harus diajukan ke pemerintah, kemudian dikembalikan lagi ke DPR. Prosesnya masih panjang, sementara argometer pelaksanaan haji sudah mulai berjalan," terangnya.

BACA JUGA:Tak Disangka, Haji Sutar Selama Ini Dikenal ‘Wong Kayo Lamo’ Bisnis Walet dan Karet

BACA JUGA:BNN Belum Rilis Kasus Haji Sutar, Kades Bersaksi Tak Ada Barang Dibawa Saat Penggeledahan

Masih kata Menag, seperti bulan ini, misalnya, sudah harus ada identifikasi calon jemaah. 

Pada Agustus ini, pihaknya sudah harus memesan tempat di Saudi, apakah nanti di Mina Jadid atau di dalam Mina, semuanya harus ditentukan bulan ini. 

Ia menegaskan, Kemenag akan mematuhi undang-undang dan Keputusan Presiden. Namun, jika memang dibutuhkan percepatan transisi, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden.

"Jadi, kami akan taat pada undang-undang dan Keppres. Mungkin nanti perlu percepatan proses, tetapi itu tergantung Bapak Presiden," pungkasnya.

BACA JUGA:Terungkap Kades Tulung Selapan Dihubungi BNN Sebelum Geledah Rumah Haji Sutar

BACA JUGA:Rumah Haji Sutar Digeledah BNN Petugas Polsek Tulung Selapan Hanya Berjaga Diluar

Sebelumnya, terkait penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah Indonesia membahas akan membuat kampung haji di Arab Saudi. 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), resmi menandatangani perjanjian penting yang akan membawa hubungan kedua negara ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Salah satu hasil dari kesepakatan tersebut adalah persetujuan pembentukan Kampung Haji Indonesia di Mekkah.

Penandatanganan dilakukan langsung Prabowo Subianto, dan Pangeran Mohammed bin Salman di Jeddah, setelah dua hari kunjungan resmi.

BACA JUGA:Haji Sutar Diduga Terlibat Kasus Aliran Dana Napi Narkoba di Nusakambangan

Sumber: