Supratman Andi Agtas: RUU Paten sebagai Harapan Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual

"Teman-teman pansus telah menyerahkan DIM kepada pemerintah. Kami akan segera membahas DIM, terutama yang terkait substansi, yakni kurang lebih 53 DIM. Itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat," jelasnya.

Ia pun menambahkan bahwa dirinya berharap RUU Paten dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa persidangan berakhir, sebagai upaya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia.

BACA JUGA:Pulang dari Sekayu, Fortuner Hantam Belakang Truk di Tol Palembang-Kayuagung, 4 Orang Penumpang Tewas

BACA JUGA:Vivo Y11s HP Entry-Level Murah dengan Fitur yang Mendukung Multitasking Ringan, Tertarik Beli?

Inisiasi RUU Paten ini tidak terlepas dari perkembangan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat secara signifikan akibat pesatnya perkembangan teknologi di berbagai sektor.

Dengan perkembangan tersebut, dibutuhkan regulasi yang harmonis dan up-to-date agar sistem paten di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Hal ini juga sejalan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional dalam pelaksanaan sistem paten.

RUU Paten ini sebenarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023, dan kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dengan nomor urut 37 sebagai RUU inisiatif Pemerintah.

BACA JUGA:Saka Tatal Bertemu Sudirman di Penjara, Saka Berpesan Agar Bicara Apa Adanya Jangan Ikuti Arahan Oknum

BACA JUGA:Viral Diduga Pasutri di Palembang Gasak Motor N-Max yang Diparkir di Pinggir Jalan, Korban Sedang Beli Model

Pemerintah menyadari pentingnya regulasi yang mendukung inovasi dan perlindungan KI, terutama dalam konteks persaingan global yang semakin ketat.

Dalam mendukung peningkatan jumlah permohonan paten dan kualitas permohonan paten, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di berbagai daerah juga aktif melaksanakan program-program yang mendukung hal tersebut.

Salah satu contoh adalah Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung yang melaksanakan Layanan Paten Terpadu atau Patent One Stop Service untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Pelaku Usaha di Provinsi Bangka Belitung pada bulan Juli 2024 lalu.

Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) demi meningkatkan jumlah dan kualitas permohonan paten di daerahnya.

BACA JUGA:Ayah Dokter Aulia Korban Dugaan Bullying Meninggal, Nuke Limanov: Usut Kasus Perundungan Harus Ada Efek Jera

Sumber: