Kemenkumham Babel Gelar Diseminasi Bisnis dan HAM serta Pelayanan Publik Berbasis HAM

BACA JUGA:Terduga Pembunuh Mahasiswa STAI Bumi Silampari Terpantau Kabur Keluar Sumsel, Sejumlah Barang Korban Dibawa

Untuk menjalankan stranas tersebut, Kemenkumham telah mengembangkan sebuah program aplikatif bernama PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) yang berisi 13 indikator untuk membantu perusahaan dalam menganalisis risiko dampak HAM.

"Per 1 September 2023, sudah terdapat 232 pelaku usaha yang telah melakukan Self Assesment, mendaftar pada aplikasi PRISMA dan 29 perusahaan diantaranya sudah mendapat nilai Hijau, yang berarti tuntas permasalahan HAM, salah satunya adalah PT. Timah," ujar Dhahana.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Kepala Divisi Manajemen Risiko PT. Timah Tbk, Hadi Sundoyo, dan Guru dari Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), Neneng Qodarsy, yang dimoderatori oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Fajar Husein.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Eva Gantini mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha agar dapat menerapkan prinsip HAM dalam memberikan pelayanan.

BACA JUGA:Waw, Timnas Indonesia U-23 Hancurkan Taiwan 9-0 di Kualifikasi Piala Asia U-23

"Seperti non diskriminasi, transparansi, terdapatnya kanal pengaduan, serta menerapkan prinsip kesetaraan," ujar Eva.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Babel, Jusak Tarigan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Babel Artha Theresia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Babel , Hj. Nia Nurhamidah.

Lalu hadir juga Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kalapas Pangkalpinang, Badarudin, Kakanim Pangkalpinang, Wahyu Wibisono, Kalapas Narkotika, Nur Bambang, Kalapas Tanjungpandan, Mahendra, Kalapas Sungailiat, Zullaeni, Kakanim Tanjungpandan, Suyatno, Ka LPP, Hani Anggaraini, Kabapas, Iwan Setiawan, Karutan, Abdul Rasyid, Plt. Ka LPKA, Andi Yudho dan Karupbasan, Andi Ferly.

Sumber: