Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Mgs Syaiful Padli: Waspadai Bola Salju Kasus TPPO

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel, Mgs Syaiful Padli angkat suara soal urgensi dari sinergitas antar lembaga terkait penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumsel.

''Harus, untuk meminimalisir kasus perdagangan orang. Jadi semua lembaga harus nyambung sinergitasnya,'' kata politik PKS itu, Senin 31 Juli 2023.

BACA JUGA:Sepanjang Juni 2023, Polri Ungkap Ribuan Korban Kasus TPPO dari Ratusan Laporan

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel itu, berdasarkan UU nomor 23 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pengawasan dari tenaga kerja kembali ke pihak Provinsi, dalam hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku mitra kerja komisi V DPRD Sumsel.

"Kami sering melakukan sidak lapangan terhadap perusahaan-perusahaan agensi penyalur tenaga kerja.''

Karena kaitannya bagaimana kita melihat pengawalan perdagangan orang dari hulu ke hilir, ketika kita tidak bisa mengawal dari hulu, maka dihilir akan terjadi bola salju yang luar biasa.

Politisi PKS Sumsel tersebut sangat mendukung sosialisasi dan edukasi dari pihak kepolisian dalam memasifkan TPPO.

Seperti membuka hotline bantuan polisi soal pengaduan indikasi TPPO. Tujuannya, supaya masyarakat lebih jeli dalam melihat persoalan indikasi perdagangan orang yang efeknya seperti bola salju, tidak kelihatan tapi mempunyai jaringan yang luar biasa.

BACA JUGA:Terima Laporan Warga Kertapati Palembang saat Lebaran, Mgs Syaiful Padli Puji Kesigapan BPJS

"Kami sudah sering menghimbau kepada disnaker untuk melakukan pengawasan secara intens, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perdagangan manusia, Kita harus memberikan efek jera kepada lembaga-lembaga yang bisa memberikan dampak buruk yang bisa merugikan orang," kata Syaiful.

Syaiful berharap, agar pihak kepolisian bisa menganulir semua permasalahan soal TPPO, yang kedepannya tidak terjadi kembali seperti di daerah luar Sumsel.

"Untuk menekan terjadinya perdagangan orang, kolaborasi semua elemen harus dilakukan, termasuk dari aparat kepolisian dan DPRD akan lebih di intens kan lagi," harapnya.

Menurut Syaiful, kedepannya DPRD Sumsel siap berkolaborasi untuk menekan TPPO, termasuk juga akan mendorong Gubernur Sumsel untuk membuat aturan khusus untuk para penyaluran TKI 

Sumber: