Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Mgs Syaiful Padli: Waspadai Bola Salju Kasus TPPO

BACA JUGA:Dilaporkan ke BK Buntut Kasus Arya Mahasiswa UIN, Syaiful Padli: Pantang Surut

"Adanya pergub untuk mendisiplinkan lembaga penyalur, sehingga kedepannya tidak ada lagi orang begitu gampangnya keluar negeri," katanya.

Dirinya berharap aspirasi terkait permasalahan TPPO di Bawa ke DPR RI Pusat untuk di sampaikan kepada Fraksi PKS DPR RI supaya dapat ditanggulangi.

"Agar lintas kementrian ketenagakerjaan, Imigrasi dan Polri bersinergi dalam menganulir masalah-masalah yang menimbulkan TPPO di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumsel," harapnya.

Syaiful berpesan masyarakat harus jeli dalam melihat lembaga penyalur yang menggiurkan pada akhirnya akan merugikan. ''Jadi tidak gampang dijebak.''

"Proses edukasi kepada lembaga penyalur harus diberikan perhatian serius, dalam hal ini disnakertrans, kemudian lembaga terkait sebagai pengawal dari lembaga terkait yang memberikan penyaluran ini, termasuk akan kita suarakan juga du dapil dalam setiap reses," terangnya.

Sementara itu, Polda Sumsel melalui Unit 1 Subdit V Kamsus Direktorat Intelkam Polda Sumsel telah melakukan berbagai upaya  pencegahan untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Sumsel.

BACA JUGA:IRT Tertangkap Kasus TPPO di Lubuklinggau, 40 Kali Salurkan Tenaga Kerja, Terancam 15 Tahun Penjara

Seperti bersinergi dengan stakeholder terkait, yakni Dinas PPA, Disnaker dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Imigrasi termasuk menebar beberapa spanduk secara masif di beberapa titik pasilitas umum yang ramai masyarakat.(*)

 

Sumber: