Evaluasi WBBM, Tim Penilai Internal Apresiasi Inovasi Kemenkumham Sumsel

“Inovasi itu tidak harus aplikasi karena sudah sangat banyak. Kita fokusnya mensosialisasikan aplikasi yang telah ada agar dapat digunakan masyarakat secara menyeluruh,” paparnya.

BACA JUGA:MENARIK! Brunei Darussalam Tawarkan Beasiswa untuk Mahasiswa OKI, ASEAN, Persemakmuran, Jenjang D3, S1 dan S2

Lebih lanjut, Kakanwil Ilham Djaya juga ‘menjual’ inovasi unggulan Kanwil Kemenkumham Sumsel yaitu SIGAP Sumsel.

Aplikasi yang memfasilitasi mahasiswa dan siswa yang akan magang dan penelitian tidak perlu lagi ke Kantor Wilayah, semua administrasi permohonan, penyerahan laporan dan pengambilan sertifikat dpt dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui SIGAP. 

“Inovasi ini pertama di Sumatera Selatan dan sempat ingin direplikasi oleh Kanwil Babel, akan tetapi kami tolak dulu karena masih terkendala hak cipta,” tegas Ilham.

Tujuan utama dari pembangunan zona integritas adalah mampu mengembangkan budaya kerja anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

BACA JUGA:Jutaan Warga Turki Masih Inginkan Erdogan, Unggul Tipis Pemilu Turki 2023

Segala program kerja dan inovasi pelayanan bukan semata untuk meraih predikat WBBM, tetapi lebih berorientasi pada upaya jajaran dalam memberantas praktik korupsi.

"Selain mencegah KKN, ini juga bentuk komitmen kita bersama untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani," pungkasnya.

Tim Evaluator TPI sangat mengapresiasi apa yang telah dipaparkan oleh Kakanwil.

“Terkhusus untuk inovasi Kemenkumham Sumsel, sangat kami apresiasi. Biasanya di Kanwil lain mengangkat isu yang sudah biasa, tapi di Sumsel beda. Ini merupakan nilai plus,” ungkap Agung selaku pengendali teknis.

BACA JUGA:Buah Black Sapote Tidak Hanya Lezat, Tapi Juga Punya Manfaat Buat Kesehatan

TPI juga menyampaikan harapan agar seluruh jajaran Kemenkumham Sumsel tetap melaksanakan pembangunan zona integritas dengan semaksimal mungkin sehingga menghasilkan capaian yang optimal dalam pelaksanaan pembanguan ZI yang akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik, kinerja organisasi yang bebas korupsi, efisiensi, dan berdampak luas terhadap kemajuan organisasi Kemenkumham.

“Kami akan memberikan beberapa catatan dan rekomendasi penting agar segera ditindaklanjuti oleh jajaran Kemenkumham Sumsel. Semoga kedepannya bisa masuk usulan untuk dilakukan penilaian WBBM oleh Tim Penilai Nasional, yaitu Kemenpan RB,” tutup TPI.(*)

Sumber: