Banner Pemprov
PALI
Pemkot Baru

#pltu bukit asam

BPJS KESEHATAN
HONDA

KPK Tuntut 3 Terdakwa Korupsi PLTU Bukit Asam pada PLN UIP Sumbagsel, Nehemia Paling Berat

HUKUM

2 hari

KPK Tuntut 3 Terdakwa Korupsi PLTU Bukit Asam pada PLN UIP Sumbagsel, Nehemia Paling Berat

Bambang Akui Setujui Perubahan Anggaran Pengadaan Soot Blowing dari Rp 52 Miliar Menjadi Rp 75 Miliar di PLN

HUKUM

2 minggu

Bambang Akui Setujui Perubahan Anggaran Pengadaan Soot Blowing dari Rp 52 Miliar Menjadi Rp 75 Miliar di PLN

Terungkap! Sidang Korupsi Proyek Soot Blowing PLTU Bukit Asam, Fakta Mengejutkan dari Saksi

HUKUM

1 bulan

Terungkap! Sidang Korupsi Proyek Soot Blowing PLTU Bukit Asam, Fakta Mengejutkan dari Saksi

KPK Diminta Segera Tersangkakan Hengky Pribadi dalam Kasus Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam

HUKUM

1 bulan

KPK Diminta Segera Tersangkakan Hengky Pribadi dalam Kasus Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Retrofit Sootblowing, PT Haga Jaya Mandiri dan Hengky Pribadi Jadi Sorotan Utama

HUKUM

1 bulan

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Retrofit Sootblowing, PT Haga Jaya Mandiri dan Hengky Pribadi Jadi Sorotan Utama

Sidang Dugaan Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam: Nama Hengky Pribadi Kembali Disorot

PALEMBANG UPDATE

2 bulan

Sidang Dugaan Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam: Nama Hengky Pribadi Kembali Disorot

Sidang Korupsi PLTU Bukit Asam: Saksi Bongkar Fakta, Tak Ada Markup Rp75 Miliar!

HUKUM

2 bulan

Sidang Korupsi PLTU Bukit Asam: Saksi Bongkar Fakta, Tak Ada Markup Rp75 Miliar!

Sidang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam: Pejabat Pengadaan Tegaskan Tidak Ada Intervensi dalam Pelelangan

HUKUM

2 bulan

Sidang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam: Pejabat Pengadaan Tegaskan Tidak Ada Intervensi dalam Pelelangan

Pengawas Pelaksana Pengadaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam Akui Terima Uang dari PT Truba

HUKUM

2 bulan

Pengawas Pelaksana Pengadaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam Akui Terima Uang dari PT Truba

Hakim Sakit, Sidang Markup Proyek Sootblowing PLTU Bukit Asam Rp26,9 Miliar Ditunda Awal Tahun 2025

HUKUM

3 bulan

Hakim Sakit, Sidang Markup Proyek Sootblowing PLTU Bukit Asam Rp26,9 Miliar Ditunda Awal Tahun 2025

Kasus Pengadaan Retrofit PLTU Bukit Asam Sumbagsel, KPK Diminta Jangan Tebang Pilih

HUKUM

3 bulan

Kasus Pengadaan Retrofit PLTU Bukit Asam Sumbagsel, KPK Diminta Jangan Tebang Pilih

Markup Harga, Jadi Modus Terdakwa Korupsi Proyek PLTU Bukit Asam PT PLN UIT Sumbagsel Senilai Rp26,9 M

HUKUM

3 bulan

Markup Harga, Jadi Modus Terdakwa Korupsi Proyek PLTU Bukit Asam PT PLN UIT Sumbagsel Senilai Rp26,9 M

Jaksa KPK Sebut 10 Pegawai PT PLN UIT Sumbagsel dan PLTU Bukit Asam Terima Dana Korupsi, Ini Rinciannya

HUKUM

3 bulan

Jaksa KPK Sebut 10 Pegawai PT PLN UIT Sumbagsel dan PLTU Bukit Asam Terima Dana Korupsi, Ini Rinciannya

Dikawal Brimob, Tersangka Korupsi Pengadaan Retrofit PLTU Bukit Asam UIT PT PLN Sumbagsel Hadapi Dakwaan KPK

HUKUM

3 bulan

Dikawal Brimob, Tersangka Korupsi Pengadaan Retrofit PLTU Bukit Asam UIT PT PLN Sumbagsel Hadapi Dakwaan KPK

8 Jaksa KPK Siap Buktikan Dakwaan 3 Tersangka Korupsi PLTU Bukit Asam pada PT PLN UIT Sumbagsel

HUKUM

4 bulan

8 Jaksa KPK Siap Buktikan Dakwaan 3 Tersangka Korupsi PLTU Bukit Asam pada PT PLN UIT Sumbagsel

KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Pekerjaan Retrofit PLTU Bukit Asam PT PLN UIK Sumbagsel

HEADLINE

8 bulan

KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Pekerjaan Retrofit PLTU Bukit Asam PT PLN UIK Sumbagsel

KPK Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi PLTU Bukit Asam PT PLN, Usai Alat Bukti Dinyatakan Lengkap

NASIONAL

1 tahun

KPK Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi PLTU Bukit Asam PT PLN, Usai Alat Bukti Dinyatakan Lengkap

Naik Ketahap Penyidikan, KPK RI Panggil dan Periksa Empat Mantan Petinggi PLN Sumbagsel

NASIONAL

1 tahun

Naik Ketahap Penyidikan, KPK RI Panggil dan Periksa Empat Mantan Petinggi PLN Sumbagsel

KPK Buka Penyidikan Korupsi di PLN Sumbagsel 3 Manager Dicekal, Dirut PLN Minta Kawal Pengadaan Ini Alasannya?

NASIONAL

1 tahun

KPK Buka Penyidikan Korupsi di PLN Sumbagsel 3 Manager Dicekal, Dirut PLN Minta Kawal Pengadaan Ini Alasannya?