Kanwil Kemenkum Babel Gelar Harmonisasi 4 Ranperkada Bangka Tengah untuk Perkuat Regulasi Daerah

SUMEKS.CO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar rapat harmonisasi terhadap 4 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Kegiatan ini berlangsung di aula Kanwil Kemenkum Babel pada Selasa 23 September 2025 dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah serta jajaran perancang peraturan perundang-undangan.

Rapat harmonisasi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, yang menegaskan bahwa proses ini merupakan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, harmonisasi berperan penting dalam memastikan setiap regulasi daerah tidak tumpang tindih dengan aturan lebih tinggi, sekaligus menjaga konsistensi substansi dan teknis penyusunan.

BACA JUGA:Kemenkum Babel Gelar Assessment TalentDNA, Dorong Transformasi Birokrasi ASN

BACA JUGA:Kemenkum Babel Gandeng TVRI untuk Tingkatkan Literasi Hukum Masyarakat

Adapun empat Ranperkada yang dibahas meliputi:

1. Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Tata Cara Penghapusan Piutang PDRD.

3. Strategi Sanitasi Tahun 2025–2029.

4. Perubahan Keenam atas Perbup Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BACA JUGA:Ronald Lumbun Tekankan Peran Strategis Kanwil, Kemenkum Babel Sampaikan Isu Fidusia

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Dorong Transparansi Korporasi lewat Verifikasi Beneficial Ownership

Dalam kesempatan tersebut, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah, M. Anas, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum Babel.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkumham agar setiap produk hukum yang dihasilkan berkualitas, akuntabel, dan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif di Bangka Tengah.

Sumber: