Cegah Pelanggaran Etika, Kemenkum Babel Bahas Pengawasan Notaris Bersama MPN dan MKN

SUMEKS.CO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Temu Diskusi bersama Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja notaris, serta membangun sinergi antara Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan MKN.

Acara yang dihadiri seluruh anggota MPD, MPW, serta MKN se-Bangka Belitung ini menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi terkait tugas pengawasan dan penegakan etika profesi notaris.

Forum Silaturahmi dan Pembinaan

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Babel, Kaswo, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan juga sarana silaturahmi.

BACA JUGA:Kemenkum Babel Dorong Kopiah Resam Jadi Produk Indikasi Geografis Unggulan Bangka Belitung

BACA JUGA:Kemenkum Babel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Belitung Timur dan Ranperbup Bangka Tengah

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkumham berupaya melakukan pembinaan agar seluruh majelis memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan mereka.

“Temu diskusi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah dalam pengawasan, sehingga pengawasan terhadap notaris bisa berjalan lebih efektif dan profesional,” ungkap Kaswo.

Sinergi Antar Majelis Pengawas

Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Johan Manurung, menegaskan pentingnya sinergi antaranggota majelis dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pengawasan notaris, baik yang telah terjadi maupun potensi persoalan di masa depan.

BACA JUGA:Dorong Kepastian Hukum, Kanwil Kemenkum Babel Resmi Gandeng Pemprov Babel

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Babel Lantik 3 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipi

“Harapannya, forum ini mampu menghasilkan solusi konkret dan kebijakan yang bermanfaat bagi semua pihak. Tidak hanya bagi notaris, tetapi juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan layanan hukum,” tegas Johan.

Ia juga menekankan pentingnya setiap anggota MPD mengenal notaris di wilayah kerjanya. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara aktif dan preventif untuk mencegah pelanggaran kode etik maupun aturan perundang-undangan.

Peran Strategis Majelis Pengawas

Sumber: