Oknum Kades di Banyuasin Terancam Dijemput Paksa, Kuasa Hukum Bantah Penyidik Layangkan Surat Panggilan

BACA JUGA:Tak Mau Dijemput Paksa, Panji Gumilang Akhirnya Datang ke Bareskrim, Nasibnya Diujung Tanduk

"Sudah 2 kali mangkir dipanggil penyidik. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kapolda untuk bisa ditindak tegas dengan jemput paksa. Oknum Kades ini sudah menghambat proses penyidikan dan diharapkan segera ditetapkan tersangka," ungkap Korban Lenie, Jumat 4 Juli 2025.

Dijelaskan, Perkara yang dilaporkan atas dugaan tindak pidana Pengelapan dalam Pasal 372 KUHP Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana laporan polisi Nomor: STTLP/1465/XII/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 29 Desember 2024.

Mulanya dirinya melaporkan BU (Terlapor) dikarenakan sebelumnya ia membeli mobil hilux tahun 2014 warna hitam no pol B 9979 SBA sebesar Rp170 juta dari saksi Totok Slamet Supriadi.

Namun saksi Totok menyampaikan bahwa mobil tersebut sedang dititipkan kepada terlapor.

BACA JUGA:Perusahaan Batu Bara Minta Oknum Mantan Kades di Lahat Ditangkap Usai Dilaporkan Pemerasan ke Polda Sumsel

BACA JUGA:Perusahaan Batu Bara Minta Oknum Mantan Kades di Lahat Ditangkap Usai Dilaporkan Pemerasan ke Polda Sumsel

Setelah transaksi dilakukan, saksi Toto Slamet Supriadi langsung menghubungi Terlapor menjelaskan bahwa mobil yang dititipkan kepada Terlapor telah dibeli oleh pelapor dan meminta agar memberikan mobil tersebut. 

Akan tetapi Terlapor hingga sekarang tidak memberikan mobil tersebut kepada dirinya.

"Saya juga sudah berulangkali meminta kepada Terlapor agar memberikan mobil tersebut kepada saya baik Via Telepon, mendatangi rumah kediamannya, hingga mengirimkan somasi sebanyak dua kali, namun tidak ada jawaban ataupun Itikad baik dari Terlapor untuk menyerahkan mobil tersebut kepada saya," ungkap Leni warga asli Kudus Jawa ini.

Lantaran tidak ada Itikad baik dari Terlapor untuk menyerahkan mobil tersebut, akhirnya ia melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumsel atas dugaan tindak pidana Pengelapan dalam Pasal 372 KUHP pada 29 Desember 2024 lalu.

"Penyidik juga telah menerbitkan SP2HP atau statusnya naik ke tingkat penyidikan pada tanggal 30 April 2025 kemarin. Namun, telah menelan waktu lebih 6 bulan sampai dengan sekarang belum ada kepastian hukum dan Terlapor belum ditetapkan sebagai Tersangka." ujarnya.

BACA JUGA:Pengakuan Oknum Kades di Ogan Ilir yang Selingkuh dengan Istri Orang, Akui Pergi ke Hotel Tapi Bantah Berzina

BACA JUGA:Terungkap, Oknum Pejabat di Muba Ini ‘Ancam’ Kades Simpang Tungkal Bakal Kena Masalah Jika Hambat Proyek PSN

Upaya hukum lain, dirinya selaku korban bakal menempuh jalur hukum, bahkan sampai ke Bapak Presiden Indonesia demi menegakkan keadilan. 

Sumber: