Ini Kasus yang Pernah Diusut KPK di OKU Memenjarakan Wabup Terkait Pengadaan Lahan Kuburan

BACA JUGA:Beredar Daftar Nama-Nama Pejabat di Lingkungan Pemprov yang Turut Terjaring OTT KPK di Bengkulu

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Anggota Dewan dan Pejabat Pemkab OKU Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Selain itu, ia dikenai denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,2 miliar. Hak politiknya juga dicabut selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman.

Upaya Banding dan Kematian Johan Anuar

Tak terima dengan putusan tersebut, Johan mengajukan banding hingga kasasi. Namun, pada 10 Januari 2022, sebelum keputusan kasasi keluar, Johan Anuar meninggal dunia akibat kanker stadium empat yang dideritanya sejak pertengahan 2021.

Dengan meninggalnya Johan Anuar, status hukumnya otomatis gugur. KPK menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena tersangka sudah wafat, sehingga semua tuntutan hukum terhadapnya dianggap batal.

Kasus ini menjadi salah satu contoh korupsi di daerah yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat. 

Meskipun Johan telah meninggal dunia, kasus ini menjadi pengingat penting bagi pejabat daerah untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik.

Sementara itu, saat ini kembali mencuat penyidikan korupsi usai tim KPK menjaring 8 orang pejabat OKU terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) diduga terkait jatah fee proyek aspirasi dari kontraktor pelaksana.

Dalam operasi ini, delapan orang diamankan, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU berinisial Nov, tiga anggota DPRD OKU berinisial FE, FA, dan UM,

Serta tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas setempat, serta seorang kontraktor. 

Setelah pemeriksaan awal di Mapolres OKU, para tersangka dibawa ke Palembang dan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

Barang bukti berupa sejumlah uang juga diamankan dalam operasi ini. Hingga saat ini, publik masih menunggu keterangan resmi dari KPK RI mengenai perkara dalam kasus apa kedelapannya terjaring OTT.

Sumber: