Besok Tersangka IT Kasus Dispora Dipanggil Kejari OKI Langsung Ditahan

"Pada kasus ini dari adanya alat bukti yang cukup, yaitu berdasarkan keterangan 52 orang saksi, Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Prov Sumsel Nomor: PE.03.04/SR-26/PW07/5/2025 Tanggal 21 Februari 2025 terdapat kerugian keuangan negara," jelas Kasi Intel. 

Kasi Intel menyebut, pada perkara ini dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja modal pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2022 dengan hasil audit yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.103.251.916,- atau satu miliar lebih. 

BACA JUGA:Perkara Dispora OKI, Kejari Tunggu Hasil Penghitungan Kerugian Uang Negara dari BPKP

BACA JUGA:Desak Kejari OKU Selatan Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Dispora

Dimana untuk dokumen yang telah dilakukan penyitaan secara sah. Jadi bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada hari ini telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. 

"Jadi hari ini kita tetapkan empat orang tersangka. Tersangka IT ini pada hari ini tidak memenuhi panggilan untuk hadir, sehingga kami akan melakukan pemanggilan kedua terhadap IT pada hari Jumat," tegasnya. 

Kemudian tersangka H, M dan AS. Pada perkara ini untuk diketahui berdasarkan alat bukti yang diperoleh anggaran Dispora Kabupaten OKI pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.579.232.321,-.

Rupanya, dikatakan Kasi Intel, dari anggaran tersebut terdapat anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp6.536.362.500,- atau 6 Miliar lebih, dan terdapat anggaran belanja modal sebesar Rp1.204.024.000,- atau 1 miliar lebih. 

BACA JUGA:Kejari OKU Selatan Pastikan Penyidikan Korupsi Dispora 2023 Tetap Berlanjut, Kerugian Negara Rp640 Juta

BACA JUGA:Siap-Siap, Abdi Irawan Bakal Ajukan Justice Collaborator di Kasus Korupsi Kegiatan Dispora OKU Selatan

Diungkapkan Kasi Intel, kenyataannya dalam pengelolaan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp6.536.362.500,- atau 6 Miliar lebih dan belanja modal sebesar Rp1.204.024.000,- atau 1 miliar lebih. 

"Dari semua itu ditemukan fakta adanya pengelolaan yang tidak tepat dan adanya indikasi fiktif dari anggaran yang telah dicairkan," terangnya. 

Dikatakannya, dimana perbuatan Tersangka H dan IT telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.PP Nomor 12 Tahun 2019.

BACA JUGA:Usut Tuntas Kasus Korupsi Dispora dari Hulunya, Rizal Yakini Penyidik Kejari OKU Selatan Profesional

Sumber: