PN Palembang Terima Gugatan Class Action oleh Paguyuban Putra Putri Pensiunan Pertamina Unit II Plaju

Gugatan yang diajukan oleh Paguyuban Putra Putri Pensiunan Pertamina Unit II Plaju ini merupakan upaya hukum untuk memperoleh keadilan dan tanggung jawab dari pihak yang berwenang, yaitu PT Pertamina dan YP3.

Dengan adanya gugatan class action ini, diharapkan hak-hak para pensiunan dan ahli waris dapat dipenuhi, terutama terkait dengan tanah kavling yang seharusnya menjadi hak mereka.

BACA JUGA:Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun: Tim Komunikasi Presiden Harus Lebih Sigap

BACA JUGA:Tak Ikut Retret di Akmil Magelang Cik Ujang Pulang Lebih Dulu, Terima Surat Penunjukan PIt Gubernur Sumsel

Untuk mendukung gugatan ini, para pensiunan atau ahli waris yang merasa dirugikan diundang untuk segera mendaftar sebagai peserta gugatan.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi kuasa hukum atau tim Paguyuban yang telah ditunjuk.

Para pensiunan atau ahli waris yang berminat dapat menghubungi para pengacara yang tercantum dalam pengumuman ini melalui nomor telepon yang telah disediakan.

Selain itu, seluruh berkas pendaftaran diharapkan dapat dikirimkan ke alamat sekretariat Paguyuban di Jl. D.I. Panjaitan No. 7, RT 001 RW 001, Kel. Bagus Kuning, Kec. Plaju, Kota Palembang, dengan batas waktu pengumpulan pada tanggal 22 Februari 2025.

BACA JUGA:Diduga Pelaku Maling Diamankan Warga, Pria Tua dan Perempuan Muda, Jelang Bulan Puasa Marak di Palembang

BACA JUGA:Dibungkam Jakarta Elektrik PLN 3-0 di Proliga 2025, Pelatih Bandung BJB: Banyak Pemain Killer Cedera

Gugatan ini diharapkan dapat membawa keadilan bagi para pensiunan dan ahli waris yang telah lama menunggu hak mereka terkait dengan tanah kavling yang telah dijanjikan oleh pihak YP3.

Selain itu, para pensiunan berharap agar PT Pertamina (Persero) dapat mengambil tanggung jawab atas kelalaian yang telah terjadi, yang telah menyebabkan ketidakpastian bagi mereka yang sudah berakhir masa kerjanya.

Pengadilan Negeri Palembang kini telah menerima gugatan ini dan menjadwalkan persidangan yang akan datang, sehingga diharapkan proses hukum ini dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Bagi peserta paguyuban yang sebelumnya sudah terdaftar namun ingin keluar dari gugatan, mereka juga dapat menghubungi tim yang telah ditunjuk untuk melakukan pembatalan administrasi.

BACA JUGA:Penyidikan Korupsi Seragam Sekolah Rp11,6 M, Kejari Musi Rawas Geledah Disdik dan BPKAD

Sumber: