Pengacara Bongkar Sejumlah Kebohongan Lainnya dari Penyidikan Korupsi Proyek PUPR Banyuasin
Pengacara Sebut Ada Kebohongan Lain Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi Proyek Dinas PUPR Banyuasin--
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Selain sebut adanya dugaan pembohongan publik perihal mangkir, tim pengacara tersangka Ari Marta Redho (AMR) juga sebut sejumlah dugaan kebohongan lainnya dari penyidikan kasus korupsi proyek Dinas PUPR Banyuasin.
Termasuk diantaranya, tim pengacara tersangka AMR sebut dugaan kebohongan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel soal penghitungan kerugian negara dari perkara ini.
Seperti diterangkan Petrus Bala Pattyona, Rabu 19 Februari 2025 malam mengungkapkan bahwa sebenarnya hasil audit dari BPKP sudah didapatkan yakni sebesar Rp500 juta.
Dikatakannya, berbanding terbalik dengan keterangan pihak Kejati Sumsel beberapa waktu lalu dalam rilisnya mengatakan bahwa masih dalam proses audit penghitungan kerugian negara.
BACA JUGA:Pengacara Tersangka Korupsi Proyek PUPR Banyuasin Sebut Keterangan Kejati Bohong Belaka
"Padahal pihak BPKP sudah mengeluarkan hasil audit dari penghitungan keuangan negara Rp500 juta, jadi keterangan dari Kejati Sumsel mengenai kerugian negara itu masih dalam proses penghitungan itu adalah keterangan tidak benar," ungkapnya.
Ia juga menunjukkan bukti bahwa terhadap kerugian keuangan negara itu sudah dikembalikan seluruhnya khususnya terhadap proyek pembangunan kantor lurah Keramat Jaya oleh masing-masing pihak diantaranya dari pihak PUPR itu sendiri.
Pengacara Tersangka Korupsi Proyek PUPR Banyuasin Sebut Keterangan Kejati Bohong Belaka--
Sehingga, menurut Petrus sudah tidak ada lagi permasalahan tentang kerugian negara lagi namun faktanya pihak Kejati Sumsel malah memberikan keterangan bahwa masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara.
Lebih lanjut diterangkan Petrus, bahwa terhadap uang yang dijadikan barang bukti adalah bukan uang dari hasil penyidikan korupsi proyek Dinas PUPR Banyuasin melainkan uang dari penyidikan kasus lainnya yakni kasus Baznaz.
"Jadi dari dua kasus ini, digarap menjadi ATM oleh oknum kejaksaan Banyuasin yang informasinya saat ini sudah dipanggil dan diperiksa bagian pengawasan kejaksaan," sebutnya.
Sehingga, dirinya juga mempertanyakan terkait status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang didapatkan pihak Kejati Sumsel baru-baru ini jika nyatanya adanya praktik-praktik yang tidak benar dalam penyidikan korupsi pada proyek Dinas PUPR Banyuasin yang menjerat kliennya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
