Rugikan Negara Rp1,2 M, Kejari Muara Enim Tahan Satu Tersangka Korupsi Dana APBDes Desa Petanang

Rugikan Negara Rp1,2 M, Kejari Muara Enim Tahan Satu Tersangka Korupsi Dana APBDes Desa Petanang--
MUARA ENIM, SUMEKS.CO - Dinilai telah memenuhi dua alat bukti yang cukup, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim bidang tindak pidana khusus menhan satu orang tersangka korupsi penyelewengan dana APBDes Desa Petanang tahun anggaran 2019-2023 senilai Rp1,2 miliar lebih.
Dari rilis yang diterima redaksi Rabu 19 Februari 2025, tersangka tersebut adalah Kades Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim berinisial S.
Dituliskan dalam rilisnya, bahwa sebelumnya telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor : PRINT-04/L.6.15/Fd.1/11/2024 Tanggal 12 November 2024 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor : PRINT04.a/L.6.15/Fd.1/12/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor : PRINT-04.b/L.6.15/Fd.1/01/2025 Tanggal 31 Januari 2025.
Adapun modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka S, yaitu adanya belanja barang fiktif serta kekurangan volume pengerjaan fisik hingga pajak kegiatan yang tidak disetorkan.
BACA JUGA:Kejaksaan Eksekusi Tanah Milik Kades Korupsi Dana Desa, Kerugian Negara Hampir Setengah Miliar!
BACA JUGA:DPO Kejari Muara Enim Kasus Pencurian Limbah Besi Proyek PLTU Sumsel Ditangkap Tim Tabur di Sulteng
Diterangkan juga, dari hasil penyidikan Yanga dilakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud meliputi:
Pertama, penggunaan kas Desa Petanang yang tidak terdapat bukti pertanggung jawaban sebesar Rp606.040.580.
Mantan Kades Petanang berinisial S ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana APBDes senilai Rp1,2 miliar lebih--
Kedua, sisa penggunaan APBDes yang tidak ada di kas desa baik tunai maupun di rekening kas Desa sebesar Rp.538.171.048,-
Ketiga, adanya belanja barang yang fiktif sebesar Rp.56.500.000,-
Keempat, pajak kegiatan yang tidak disetorkan sebesar Rp.26.285.000,-
Kelima, Kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp.2.915.109,-
Sehingga, jumlah total kerugian Negara sebesar Rp.1.229.911.737,-
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: