Kajati Ragukan Jatah Fee 20 Persen Dimakan Sendiri oleh Tersangka Kabag Humas DPRD Sumsel

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Dr Yulianto SH MH, ragukan jatah fee 20 persen dari proyek pembangunan pada Dinas PUPR Banyuasin di makan sendiri oleh tersangka Arie Marta Redho (AMR) Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel.

Pada gelar rilis Selasa 18 Februari 2025 kemarin, Kajati Sumsel menegaskan tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan AMR sebagai tersangka korupsi menerima aliran dana fee proyek dari tersangka Wisnu Andrio Fatra (WAF).

Alat bukti itu, kata Yulianto berupa sejumlah bukti transfer yang telah didapatkan beserta sejumlah aliran dana sudah diketahui oleh oleh tim penyidik Pidsus Kejati Sumsel.

"Aliran dana fee 20 persen itu diterima tersangka AMR dari nilai kontrak proyek pada Dinas PUPR Banyuasin yang bersumber dari dana yang bersifat bantuan khusus," ungkap Kajati.

BACA JUGA:Kabag Humas DPRD Sumsel Tak Bermain Sendiri di Kasus PUPR Banyuasin, Ini Jawaban Kajati Soal Dana Aspirasi?

BACA JUGA:Begini Penampakan Kabag Humas DPRD Sumsel Tersangka Korupsi Penerima Fee 20% Proyek Dinas PUPR Banyuasin

Namun, Kajati turut meragukan tidak mungkin jatah fee 20 persen tersebut diterima sendiri oleh tersangka AMR selaku Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel saja.

Untuk itu, lanjut Kajati pihaknya juga memanggil dan memeriksa sejumlah nama lainnya dari DPRD Sumsel sebagai saksi penyidikan termasuk Anita Noeringhati ketua DPRD Sumsel saat itu.

Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Ari Marta Redho saat diperiksa sebagai tersangka korupsi kegiatan Dinas PUPR Banyuasin--YouTube Kejati Sumsel

"Untuk itulah beliau diundang dan hadir untuk di crosscheck ada atau tidaknya alat bukti ke beliau," kata Kajati.

Lebih lanjut dikatakan Kajati, keterangan dari Anita Noeringhati selaku ketua DPRD Sumsel saat itu juga masih diuji oleh tim penyidik terutama terkait layak atau tidaknya dihadirkan sebagai saksi di persidangan nanti.

Kajati juga menegaskan, terkait barang bukti yang ditampilkan pada rilis penetapan para tersangka kemarin adalah barang bukti fee yang diterima tersangka baik melalui tunai ataupun transfer. Barang bukti uang jatah fee yang didapat itu kurang lebih Rp826 juta.

"Perlu digaris bawahi itu uang bukti fee alias gratifikasi yang didapat oleh tersangka, jadi bukan uang kerugian negara sebagaimana diberitakan," tegas Kajati.

BACA JUGA:Terima Fee 20 Persen Jadi Modus Kabag Humas DPRD Sumsel Tersangka Korupsi Proyek PUPR Banyuasin 2023

Sumber: