Kabag Humas DPRD Sumsel Tak Bermain Sendiri di Kasus PUPR Banyuasin, Ini Jawaban Kajati Soal Dana Aspirasi?

SUMEKS.CO - Kecurigaan masyarakat bahwa Kabag Humas DPRD Sumsel tidak ‘bermain’ sendiri di kasus korupsi PUPR Banyuasin menguat.

Kajati Sumsel Yulianto SH MH menjawab pertanyaan masyarakat ini saat rilis kasus tersangka AMR, yang Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel, Selasa, 18 Februari 2025.

Fee 20 persen yang diterima Arie Martharedho (AMR) Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel diduga tidak dimakannya sendiri.

Nilai proyek Rp3 miliar dari 4 pekerjaan jalan, drainase dan kantor lurah di kecamatan Talang Kelapa itu ada 20 persen yang harus disetorkan ke AMR.

BACA JUGA:Terima Fee 20 Persen Jadi Modus Kabag Humas DPRD Sumsel Tersangka Korupsi Proyek PUPR Banyuasin 2023

BACA JUGA:Kronologi Kasus Korupsi Proyek PUPR Banyuasin Rp3 Miliar, 4 Proyek di Kramat Raya Dikerjakan Asal-asalan

Jaksa penyidik Pidsus Kejati Sumsel sudah menemukan bukti transfernya baik secara bank maupun cash. 

Kajati Yulianto menjawab semua kecurigaan ini saat konferensi pers di kantor Kejati Sumsel, Selasa, 18 Februari 2025.

Peran tersangka AMR juga belum bisa diuraikan secara jelas oleh pihak kejaksaan.

Namun Kajati Sumsel menjelasan dana yang dikorupsi itu bukan dana pokok pikiran (pokir) DPRD Sumsel, melainkan dana bantunan bersifat khusus Pemprov Sumsel. 

BACA JUGA:2 Tersangka Kasus Korupsi Kegiatan PUPR Banyuasin Langsung Ditahan, 1 Lagi Menyusul Usai Ditangkap di Jakarta

BACA JUGA:Kejati Sumsel Tetapkan 3 Orang Tersangka Kasus Korupsi Kegiatan PUPR Banyuasin, Siapa Saja?

Kajati mengaku paham dengan pertanyaan masyarakat ini, “Pastia da yang bertanya, apa kaitan bantuan khusus Pemprov Sumsel dengan DPRD Sumsel, jadi kita sedang dalami,” ujarnya.

Untuk kasus PUPR Banyuasin ini pihak penyidik Kejati sudah memeriksa 28 orang saksi.

Sumber: