Kemenkum Teken 30 Dokumen Kerja Sama untuk Perkuat Sinergi Layanan Publik

"Nota Kesepahaman ini adalah manifestasi dari prinsip Presiden Prabowo, serta menjadi dasar hukum bagi kolaborasi berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional," tegas Supratman.

Ia juga berharap bahwa penyesuaian dokumen kerja sama pasca pembentukan Kabinet Merah Putih dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi pemerintahan yang sedang berlangsung.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Acara Pisah Sambut dan Pelepasan Purna Bakti Kakanwil Ilham Djaya

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Pelantikan Jabatan Manajerial dan Administrasi Secara Hybrid

Mitra kerja yang turut serta dalam penandatanganan ini berasal dari berbagai lembaga pemerintah dan BUMN, di antaranya Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Keuangan.

Selain itu, kerja sama juga melibatkan Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta BPJS Ketenagakerjaan.

Di sektor perbankan, kerja sama melibatkan Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan komitmen untuk menyukseskan implementasi kerja sama ini di wilayahnya.

BACA JUGA:Refleksi Akhir Tahun, Kemenkumham Sumsel Songsong 2025 dengan Semangat Baru

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Berikan Remisi Natal 2024 kepada 73 Narapidana

"Seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung siap melaksanakan kerja sama ini dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Dengan adanya kerja sama yang telah disepakati ini, diharapkan Kemenkum dan mitra kerja dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien dan profesional.

Sumber: