Menteri Hukum Lantik 11 Pimpinan Eselon I untuk Wujudkan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden RI

JAKARTA, SUMEKS.CO – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, melantik 11 pejabat eselon I baru di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Jumat 15 November 2024, di Graha Pengayoman, Jakarta.

Pelantikan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya poin ke tujuh yang menekankan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Acara ini juga menjadi langkah penting dalam merealisasikan supremasi hukum yang transparan dan adil di Indonesia.

Menteri Hukum dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kemenkum HAM.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Ranperkada dari Kabupaten Bangka

BACA JUGA:Resmi Dikukuhkan Jadi Kader Coach dan Mentor, Kakanwil Kemenkumham Babel Siap Cetak Pemimpin Berdaya Saing

Menurutnya, penguatan reformasi di sektor hukum dan birokrasi sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya visi misi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

"Pelantikan ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil," kata Supratman.

Supratman menekankan pentingnya integritas dan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah ini dengan maksimal.

“Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Raih Penghargaan Bergengsi atas Inovasi dalam Pemenuhan Hak Jam Belajar Mandiri ASN

BACA JUGA:Kemenkumham Babel Gelar Diskusi Evaluasi Kebijakan Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Menteri Hukum juga menyampaikan lima poin utama yang harus diperhatikan oleh seluruh pejabat di Kemenkum HAM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Poin pertama adalah menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan. Kedua, mendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

Sumber: