Perkuat Akses Keadilan, Kemenkum Sumsel Gelar Kunjungan Kerja Strategis ke Musi Rawas dan Lubuklinggau

Perkuat Akses Keadilan, Kemenkum Sumsel Gelar Kunjungan Kerja Strategis ke Musi Rawas dan Lubuklinggau

Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling, bersama pejabat pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau, berdiskusi tentang penguatan akses keadilan dan reformasi hukum di daerah. --

SUMEKS.CO - Dalam rangka memperkuat sinergitas antara instansi vertikal dan pemerintah daerah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan (Sumsel), Hendrik Pagiling, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kota Lubuklinggau pada hari Rabu, 18 Juni 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas sejumlah agenda penting terkait penguatan akses keadilan dan pelaksanaan reformasi hukum di tingkat daerah.

Salah satu isu utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Sumsel dengan kedua pemerintah daerah adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM).

Inisiatif ini bertujuan memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan secara hukum.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Gelar FGD untuk Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam Pengendalian Karhutla dan Pengelolaan Pemak

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Perkuat Legalitas KKMP Sukodadi, Dukungan Penuh untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pembentukan POSBANKUM di tingkat kabupaten dan kota menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap keadilan tanpa terkendala biaya.

Selain itu, Hendrik Pagiling juga mengungkapkan rencana pelaksanaan pelatihan paralegal angkatan III yang akan diselenggarakan secara mandiri oleh Kanwil Kemenkum Sumsel.

Pelatihan ini, yang dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang bantuan hukum. Para paralegal yang terlatih diharapkan dapat memberikan dukungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hendrik juga menegaskan pentingnya penguatan indeks reformasi hukum melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI di Lubuklinggau

BACA JUGA:Sertijab Kakanwil Kemenkum Sumsel: Agato Tinggalkan Warisan Prestasi, Hendrik Pagiling Siap Lanjutkan Inovasi

"Kami fokus pada peningkatan efektivitas penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang berbasis regulasi berkualitas," ujar Hendrik.

Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dihadiri oleh Sekretaris Daerah Musi Rawas, Drs. Ali Sadikin, M.Si., Asisten I Bidang Pemerintahan Agus Siswanto, Kabag Hukum Maya Widya Ningsih, S.H., dan perwakilan dari lembaga bantuan hukum lokal.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait