Panji Gumilang Sesumbar Mampu Bangun 10 Kali Lipat Al-Zaytun, Meski Pemerintah Rampas Habis-Habisan Uangnya

"Indonesia harusnya bangga punya ponpes al zaytun , biarkan ponpes itu maju dan berkembang," pinta netizen. 

BACA JUGA:TERKUAK! Peran Alumni Tel Aviv Dibalik Gagasan Kontroversi Panji Gumilang

"Berani karena benar iya to," lanjut yang lainnya. 

"Panji alzaitun sngt cerdas dsr pancasila merdeka jd ank didik slzaitun cerdas2 tdk sesat tdk makar..Merdeka," timpalnya. 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah membekukan sedikitnya 145 dari 367 rekening milik Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, dan pimpinannya Panji Gumilang. 

Dibekukannya rekening milik Ponpes Al-Zaytun Indramayu dan Panji Gumilang ini, berdasarkan hasil temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

BACA JUGA:Pemerintah Diuji Kasus Panji Gumilang, Pengamat Ponpes: Apakah Sama Seperti Dulu atau Kali Ini Punya Ketegasan

"Rekening itu menurut PPATK, mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Al-Zaytun dan Panji Gumilang," terangnya. 

Mahfud menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang dimaksudnya adalah diduga ada tindak pidana penggelapan, penipuan, pelanggaran yayasan, dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang. Itu sudah kami laporkan ke Bareskrim Polri," katanya. 

Kemudian, Mahfud menyampaikan sesuatu yang lebih fantastis lagi. Dimana, pihaknya sudah melaporkan bahwa adanya sertifikat-sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya.

BACA JUGA:Digugat Panji Gumilang, Kang Emil Kekeh Al Zaytun Ditutup

"Yang diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al-Zaytun. Karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya," sebutnya. 

"Saya sebutkan ada 295 bidang tanah yang sekarang ditemukan sesudah kami cek ke BPN yang namanya Panji Gumilang dan istrinya, Khairunnisa, Alwidad, dan siapa lagi itu pokoknya 295 sertifikat," paparnya. 

Terkait Ponpes Al-Zaytun serta seluruh sekolah dan pesantrennya, Mahfud pastikan tidak akan ditindak ataupun dijatuhi sanksi. 

Sumber: