Sinergi Kuat antara Kemenkumham Babel dan Pemkab Belitung, Audiensi untuk Perkuat Hukum dan Ekonomi Daerah

Sinergi yang semakin erat antara Kemenkumham Babel dan Pemkab Belitung, dalam audiensi yang membahas penguatan hukum dan ekonomi daerah, serta persiapan untuk Paralegal Justice Awards 2025.--
SUMEKS.CO - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung, Harun Sulianto, beserta jajaran, melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Belitung, Syamsir, di ruang kerja Wakil Bupati Belitung.
Pertemuan ini menjadi ajang untuk mempererat sinergi antara Kemenkumham Babel dengan Pemerintah Kabupaten Belitung, serta membahas berbagai hal penting terkait pengembangan hukum dan kebijakan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Harun Sulianto menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belitung yang baru.
Harun berharap agar sinergi yang telah terjalin antara Kemenkumham Babel dengan Pemerintah Kabupaten Belitung selama ini dapat terus berlanjut dan semakin kuat di masa yang akan datang.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Dukung Pagelaran Budaya 'Titang Tue Doa Sekampung' di Desa Bintet
BACA JUGA:Kemenkumham Babel Lantik Tiga Pejabat PPNS, Perkuat Penegakan Hukum di Bangka Belitung
Harun juga mengingatkan pentingnya proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang melibatkan perancang peraturan. Menurutnya, hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015.
Setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk produk hukum daerah, harus melibatkan perancang peraturan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan.
Lebih lanjut, Harun Sulianto mendorong Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menyusun produk hukum daerah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.
Hal ini diharapkan dapat melindungi dan menumbuhkan ekosistem kekayaan intelektual di daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produsen, mendorong perekonomian daerah, dan mengembangkan usaha mikro, kecil, serta koperasi.
BACA JUGA:Kemenkumham Babel Dorong Pendaftaran Hak Cipta dan Desain Industri di Universitas Pertiba
Selain itu, Harun juga memohon dukungan dari Wakil Bupati Syamsir agar para Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Belitung dapat berpartisipasi dalam ajang Paralegal Justice Awards (PJA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Pendaftaran untuk PJA 2025 akan ditutup pada 7 Maret 2025. Harun berharap para Kades dan Lurah di Belitung dapat ikut berkompetisi dan menunjukkan peran aktif mereka dalam bidang hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa secara damai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: