Sinergi Kuat antara Kemenkumham Babel dan Pemkab Belitung, Audiensi untuk Perkuat Hukum dan Ekonomi Daerah

PJA adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kepada Kades dan Lurah yang berperan aktif sebagai juru damai di wilayahnya masing-masing.

PJA 2025 terdiri dari tiga kategori penghargaan, yaitu Non-Litigation Peacemaker (NLP), yang diberikan kepada Kades atau Lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Bahas Penggunaan Dana Desa untuk THR Perangkat Desa

BACA JUGA:Transformasi Layanan Publik! Kanwil Kemenkumham Babel Evaluasi Survei untuk Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

Kategori kedua adalah Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ), yang diberikan kepada desa atau kelurahan yang telah mendorong dan mendukung program prioritas pemerintah. Kategori terakhir adalah Paralegal Justice Award (PJA) itu sendiri, yang diberikan kepada Kades atau Lurah yang berhasil meraih penghargaan Non-Litigation Peacemaker dan telah mengikuti penilaian aktualisasi Paralegal Academy.

Pada PJA 2024, Kabupaten Belitung berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan terpilihnya Kepala Desa Keciput, Pratiwi Perucha, yang meraih tiga penghargaan sekaligus. Pratiwi berhasil memperoleh penghargaan Non-Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ), serta Paralegal Justice Award (PJA) 2024.

Prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Belitung dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan peran serta desa dan kelurahan dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

Wakil Bupati Belitung, Syamsir, dalam kesempatan tersebut menyambut baik kedatangan Kakanwil Harun Sulianto beserta jajaran dan mengungkapkan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama yang baik dengan Kemenkumham Babel.

BACA JUGA:Pengawasan Notaris Diperketat! Kemenkumham Babel Gelar Rapat Koordinasi untuk Tingkatkan Profesionalisme

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Perkuat Strategi Media Sosial Demi Citra Positif

Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk berkolaborasi dalam penyusunan produk hukum daerah dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan hukum di daerah.

Kegiatan audiensi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Belitung, Syamsir, bersama dengan jajaran Kakanwil Kemenkumham Babel, yang terdiri dari Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, Kadiv Pelayanan Hukum, Kaswo, serta para pejabat lainnya, di antaranya JFT Perancang Madya, Muhamad Iqbal, JFT Perancang Madya Yanto Majid, JFT Perancang Muda Siti Latifah, JFT Perancang Pertama Imam Rokhyani, Analis Kekayaan Intelektual Pertama Elwan Wijaya, dan JFU.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi titik awal yang baik bagi kerjasama yang lebih erat antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Kemenkumham Babel dalam rangka menciptakan kebijakan dan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

Sumber: