Warga Tolak Tanahnya Diukur Sidang Lapangan PN Palembang, Nyaris Bentrok Saling Dorong dengan Petugas

Warga Tolak Tanahnya Diukur Sidang Lapangan PN Palembang, Nyaris Bentrok Saling Dorong dengan Petugas.-Foto: dokumen/sumeks.co -
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Puluhan warga yang tinggal di pinggiran Jalan Gubernur H Bastari tepatnya di seberang Kantor Mapolrestabes Palembang menolak tanahnya diukur oleh petugas sidang lapangan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu 19 Februari 2025.
Warga yang enggan tanahnya diukur pihak petugas dari Badan Pertanahan Nasional Palembang dan petugas sidang lapangan berjalan tegang dan terjadi saling dorong dengan petugas keamanan.
Beruntung, kondisi nyaris bentrok warga dengan petugas dapat segera ditanggulangi anggota Polrestabes Palembang yang langsung mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).
Akibat itu, arus lalulintas menuju kawasan Jakabaring Palembang tepatnya di bawah Flyover sempat tersendat.
Warga menolak pengukuran lahan seluas 8 hektar ini, lantaran mempertahankan hak warisnya tanah yang diklaim milik mereka dan sudah dikuasai sejak dulu dan bersertifikat.
Lindawati salah satu warga mengaku mempunyai sertifikat dan hak atas lahan yang bersengketa menjelaskan jika lahan seluas 8000 meter persegi ini sudah ditempati lebih dari 20 rumah.
Dan warga mempertahankan haknya sebagai pemilik lahan, dimana lahan seluas 8000 meter persegi atau seluas 8 hektar ini tengah bersengketa dan kini masuk keranah gugatan di PN Palembang.
"Jelas kami menolak pengukuran ini. Kami sudah puluhan tahun tinggal disini dan baru kali ini diusik," ungkapnya, Rabu.
BACA JUGA:Polsek Muara Kuang Cek Perkembangan Lahan Desa Percontohan P2B di Desa Serikembang Ogan Ilir
Sementara, Kuasa Hukum warga atau termohon, Sugiarto menambahkan bahwa warga yang menolak tanahnya diukur ulang adalah sesuatu yang wajar.
Hal ini lantaran, Ia menilai ini masih dalam proses sidang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: