Jajaran Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Rapat Virtual Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

SUMEKS.CO - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) turut serta dalam rapat koordinasi penilaian usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, bersama dengan para pejabat fungsional Penyuluh Hukum. Acara berlangsung di Ruang Rapat lantai 2 Kanwil Kemenkum Babel, Kamis 9 Januari 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sehingga dapat diukur secara terstruktur, baik dari sisi peningkatan kesadaran hukum masyarakat maupun dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi.

Dalam rapat tersebut, agenda utama adalah membahas teknis pemenuhan data dukung berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh BPHN.

BACA JUGA:Ini Sederet Penghargaan yang Diterima Kanwil Kemenkumham Babel di 2024, Apa Saja?

BACA JUGA:Divisi Administrasi Kemenkumham Babel Raih Serangkaian Penghargaan Sepanjang 2024

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, memberikan penekanan pada pentingnya keberlanjutan program ini sebagai upaya membangun budaya hukum di masyarakat.

“Pos bantuan hukum akan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, hingga mediasi terkait persoalan hukum yang mereka hadapi. Hal ini sangat penting untuk memastikan akses keadilan yang merata,” ujar Kristomo.

Dalam sesi pembahasan teknis, Penyuluh Hukum Madya BPHN, Heni Indrawati, memaparkan secara rinci prosedur penilaian dan verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Ia menjelaskan kebijakan periodisasi penilaian serta pentingnya data dukung dalam pengisian kuesioner pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel telah bekerja sama dengan delapan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi untuk

BACA JUGA:Transparansi Penuh! Hasil SKB CPNS Kemenkumham Babel Diumumkan Setiap Hari

Sementara itu, Claudia Valeriana, Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda, membahas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Menurutnya, JDIH merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Sumber: