Presiden Prabowo Beri Instruksi Tegas: Nusron Wahid Fokus Tata Ulang Tanah Negara untuk Keadilan Ekonomi

Menurut para pengamat, dengan penataan ulang yang lebih terarah, tanah negara yang sebelumnya tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan yang berkelanjutan, seperti pertanian modern, perumahan rakyat, dan proyek infrastruktur.

“Salah satu tantangan terbesar kita selama ini adalah bagaimana memanfaatkan tanah negara yang tidak produktif. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi yang berkelanjutan, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang,” ujar seorang pakar agraria yang turut memberikan pandangan.

Dengan adanya arahan dari Presiden Prabowo dan implementasi kebijakan oleh Menteri Nusron Wahid, diharapkan langkah penataan ulang tanah negara dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Pelayanan Publik, Dorong Pelayanan Prima di Seluruh Indonesia

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN AHY Lulus Doktor dengan Predikat Cumlaude dari Universitas Airlangga

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip keadilan sosial dan berkelanjutan.

Penataan tanah yang lebih adil tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional. Ini menjadi langkah awal yang penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mencapai visi Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

“Dengan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta, kita optimis penataan ulang tanah negara ini akan membawa dampak positif yang signifikan,” tutup Nusron Wahid.

Sebagai langkah konkret, ATR/BPN akan segera menyusun roadmap pelaksanaan penataan ulang tanah negara dan berkoordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar dan efektif.

Sumber: