Sudah Sampai ke Telinga Presiden, Kemenkopolhukam Turun Tangan Soal Sengketa Batas Wilayah Muba & Muratara

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI, turun tangan langsung untuk mengatasi masalah batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara (Muratara).

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Dr. Hari Wiranto, MM., M.Tr (Han), yang hadir secara langsung dalam rapat koordinasi (Rakor) mengenai batas wilayah Muba dan Muratara, bertempat di ruang rapat Bina Praja, Pemprov Sumsel, Rabu, 30 Juli 2025.

Hari mengatakan, masalah batas wilayah antara Kabupaten Muba dan Muratara ini sudah sampai ke meja Presiden RI, Prabowo Subianto. Oleh karenanya masalah ini harus segera diselesaikan.

"Kami tidak tinggal diam, Kemenkopolhukam menyiapkan langkah penyelesaian. Kami ingin semua pihak menjaga stabilitas keamanan dan politik di wilayah Sumsel, khususnya Kabupaten Muba dan Muratara," kata Hari.

BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Tegaskan Komitmen Pemprov Sumsel Selesaikan Sengketa Batas Muba-Muratara

BACA JUGA:Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Segera Surati Pemkab Muba dan Muratara Terkait Polemik PT SKB dan PT GPU

Selain itu, sambung Hari, Kemenkopolhukam akan memfasilitasi terbentuknya tim khusus yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai bagian dari pendekatan dialogis. Hal ini diharapkan menjadi jalan keluar yang damai dan mampu meredam potensi gesekan sosial antar warga di perbatasan.

"Kemenkopolhukam akan memfasilitasi terbentuknya tim khusus yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai bagian dari pendekatan dialogis," tegasnya.

Sementara itu, Wagub Sumsel, Cik Ujang, yang memimpin rakor mengatakan, berjanji segera menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Muba dan Muratara.

Menurut Cik Ujang, batas wilayah sangat penting, guna tertibnya adminstrasi pemerintahan, layanan publik, penataan ruang, kepastian hukum dan lain sebagainya.

BACA JUGA:Putusan MA Terkait Batas Wilayah Muba dan Muratara Bertentangan dengan UU

BACA JUGA:Tim Komisi II DPR RI Kunjungi Kabupaten Muba, Selesaikan Polemik Perbatasan Muba dan Muratara

"Tapi perlu diingat bahwasanya penyelesaian tidak bisa serta merta. Artinya harus mengedepankan asas keadilan serta kepentingan masyarakat di kedua wilayah yang selama ini terdampak ketidakpastian batas," kata Cik Ujang.

Cik Ujang menambahkan, untuk penyelesaian mengenai batas wilayah antar daerah, membutuhkan data valid, komunikasi terbuka, serta komitmen kuat dari seluruh pihak. 

Sumber: