Presiden Prabowo Beri Instruksi Tegas: Nusron Wahid Fokus Tata Ulang Tanah Negara untuk Keadilan Ekonomi

BACA JUGA:Resmi Jabat Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid Siap Lanjutkan Warisan AHY dan Mantan Pemimpin

BACA JUGA:Kenang Sosok Ani Yudhoyono, Menteri ATR/BPN Sampaikan Doa di Serah Terima Jabatan yang Penuh Kehangatan

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah menargetkan redistribusi tanah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

“Reforma Agraria ini bukan sekadar soal membagi-bagikan tanah, tetapi lebih pada bagaimana tanah tersebut bisa menjadi aset produktif yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu sebabnya, penataan ulang ini sangat penting, terutama untuk tanah-tanah yang selama ini terbengkalai atau habis masa HGU-nya,” tambah Nusron.

Rapat Kabinet Paripurna kali ini juga menjadi momen bagi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kabinet Merah Putih Hadiri Rapat Kerja dan Retreat di Magelang

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Perkuat Regulasi Tata Ruang untuk Dukung Investasi di Indonesia

Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo dijadwalkan akan berkunjung ke Tiongkok dan Amerika Serikat untuk membahas sejumlah kerja sama strategis di bidang ekonomi dan pertahanan.

Selain Nusron Wahid, rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Suasana rapat berlangsung serius, mengingat agenda yang dibahas memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan nasional, terutama di sektor agraria dan tata ruang.

Instruksi Presiden Prabowo mengenai penataan ulang tanah negara mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, pengamat ekonomi, dan aktivis agraria.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Lantik Nusron Wahid Gantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono Lantik 67 Pejabat, Dorong Transparansi dan Reformasi Birokrasi

Mereka menilai langkah ini sebagai upaya strategis untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan.

Sumber: