Kabar Gembira! Pemerintah Buka Peluang Karier Non-ASN Jadi PPPK dengan Skema Terbaru

Kabar Gembira! Pemerintah Buka Peluang Karier Non-ASN Jadi PPPK dengan Skema Terbaru

Kabar gembira, pemerintah selamatkan karier Non ASN jadi PPPK dengan skema ini. Foto : Dokumen/Sumeks.Co--

BACA JUGA:Jaga Proses Seleksi PPPK yang Jujur dan Berintegritas, Biro SDM Polda Sumsel Tandatangani Pakta Integritas

Angka 64.927 yang meliputi pelamar TMS dan yang belum menyerahkan berkas menambah jumlah masalah tenaga Non-ASN menjadi sekitar 464.927 orang.

Jumlah ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Janji untuk mengangkat seluruh tenaga Non-ASN yang terdata di basis data BKN menjadi PPPK di tahun 2024 adalah komitmen yang harus diwujudkan. 

Terkait mengatasi permasalahan ini pemerintah berencana mengatasinya. Yaitu 

BKN telah mengeluarkan beberapa langkah untuk menyelamatkan tenaga honorer yang tidak lulus syarat atau belum mendaftar.

BACA JUGA:Honorer Gagal Administrasi dan Tidak Ada Formasi di Seleksi PPPK? Ini Dua Kesempatan yang Bisa Dimanfaatkan

BACA JUGA:Auto Gembira! Semua Non-ASN Dapat NIP PPPK 2024, Benarkah!

Haryomo menyampaikan bahwa BKN akan menginventarisasi tenaga honorer yang belum mendaftar atau yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi.

Inventarisasi ini dilakukan untuk mendapatkan data pasti mengenai tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat dalam seleksi PPPK 2024, baik yang TMS maupun yang belum menyerahkan berkas.

Selanjutnya, BKN akan memetakan posisi jabatan yang masih kosong dari hasil seleksi CASN.

Langkah ini penting karena ada banyak posisi yang belum terisi akibat tingginya jumlah pelamar yang belum menyerahkan berkas atau yang belum mendaftar.

BACA JUGA:Supriyani Guru Honorer Akan Diluluskan Seleksi PPPK Jalur Afirmasi, Benarkah!

BACA JUGA:Honorer Gagal Lolos Seleksi PPPK 2024? Ini Kesempatan Masa Sanggah dan Tujuannya!

Langkah ketiga yang dilakukan oleh BKN adalah melaporkan hasil temuan ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Dengan adanya diskusi lanjutan, diharapkan akan ada kebijakan yang tepat untuk memperhatikan nasib tenaga honorer yang belum mendaftar, dinyatakan TMS, atau belum menyerahkan berkas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: