Dugaan Belanja Fiktif Rp1 Miliar Tahun 2023 Terjadi di Kesbangpol Sumatera Selatan, Hasil LHP BPK

BACA JUGA:Temuan BPK Sumsel, Pemda Wajib Kembalikan Rp408 Miliar ke Kas Negara

BACA JUGA:Terdakwa Makin Tersudut, Ahli BPKP Sebut Gedung USB SMA 2 Buay Pemaca Rugikan Negara Rp719 Juta

Disamping itu, BPK menyatakan bahwa CV Rpu juga tidak pernah melakukan penyediaan barang dan jasa dan tidak mengetahui mengenai pertanggungjawaban atas dana yang masuk ke rekening perusahaannya.

Dari keterangan PPTK maupun Subkoordinator, aktivitas itu dilakukan agar dapat menggunakan dana sebagai dana taktis dan menggunakan uang tersebut sesuai kebutuhan Badan Kesbangpol, termasuk diantaranya pengeluaran untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

Sumber: