Pj Kepala Daerah yang Ingin Maju Pilkada Wajib Mundur Sebelum Pendaftaran, Mendagri Terbitkan SK Senin Depan
Surat edaran (SE) mengenai imbauan pengunduran diri Pj kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2024, bakal segera diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).--
Tito mengaku, saat ini masih melakukan rekap terkait jumlah Pj yang akan maju dalam Pilkada sebelum mengirimkan surat edaran.
Kendati demikian, Tito menegaskan dirinya telah mengetahui daerah mana saja yang harus segera diganti Pj kepala daerahnya.
"Saya sedang merekap, tapi saya mengirimkan surat edaran mungkin Senin," ujarnya.
"Setelah itu, para PJ memberikan feedback kepada saya, mana yang akan maju mana yang tidak," tutur Tito.
Lebih lanjut, Tito mengatakan akan berkoordinasi dengan 10 instansi untuk mendengar masukan soal menentukan Pj yang akan mengisi kekosongan jabatan.
Mulai DPRD, gubernur, setelah itu ada rapat yang melibatkan KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, Bareskrim, BIN.
BACA JUGA:Pimpin Upacara HUT Otda di Lingkup Provinsi Sumsel, Sekda Supriono Bacakan Sambutan Mendagri
BACA JUGA:Pemkot Palembang Gelar Upacara Peringatan Hari Otda Tahun 2024, Pj Sekda Sampaikan Amanat Mendagri
"Lalu, Badan Kepegawaian, dan lain-lain. Ada 10 instansi dalam rapat penentuan siapa Pj," beber Tito.
Di sisi lain, adapun ketentuan tentang syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
Berisikan tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
Dalam peraturan itu juga dijelaskan setidaknya 19 syarat administratif yang harus dipenuhi.
BACA JUGA:Hari Otoda 2024, Ratu Dewa Sukses Raih Penghargaan Mendagri, Satu-Satunya di Sumsel!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
