Video Kontroversial Atas Namakan Suku di OKU Dipolisikan ke Polda Sumsel, Sebab Berpotensi Memicu Konflik

“Kedatangan kami melaporkan terkait pernyataan yang disampaikan oleh seseorang berinisial AI dalam video. Hal ini membuat suku lainnya tersinggung dan berpotensi menimbulkan terjadinya konflik antar suku di OKU,” terang Sapriadi kepada awak media, usai melapor ke SPKT Polda Sumsel, Jumat siang. 

Dijelaskan, kronologis awal kejadian sekitar seminggu yang lalu pagar gedung DPRD OKU digembok dengan alasan DPRD OKU tidak mengakui penunjukkan H Teddy Milwansyah sebagai Pejabat (Pj) Bupati OKU saat ini. 

Ini lah yang memicu aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa di OKU. 

“Kedatangan para mahasiswa saat itu untuk mempertanyakan terkait penutupan gedung DPRD OKU,” ungkap Sapriadi. 

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Serahkan PIN Emas dan Penghargaan Kapolri kepada Bupati PALI

Di saat demo berlangsung itulah secara kebetulan ketua Ormas BPLB berada di sana dan hanya menonton demo. 

Namun, ternyata keberadaan Ketua Ormas BPLB di DPRD OKU disalahartikan lantaran turut mengecam ulah oknum DPRD OKU. 

Kecaman dari Ketua Ormas BPLB tersebut dipelintir oleh sejumlah orang dan menyebut mengakibatkan ketersinggungan suku tertentu. 

"Mereka ini yang kami sebut gerombolan karena tidak secara jelas menyebut identitas. Membuat pernyataan sikap dan mendesak Kapolres OKU untuk menangkap Ketua Ormas BPLB,” tambahnya. 

BACA JUGA:Berulang-ulang Kali Ikut Antri BBM Solar Subsidi, Pembeli dan Operator SPBU di OKI Dibekuk Polda Sumsel

Inilah yang kemudian menjadi landasan pelapor untuk melaporkan kasus di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu suku (kelompok).

“Karena jika dibiarkan berpotensi bakal memicu terjadinya gesekan antar suku yang ada di OKU,” kata Sapriadi didampingi pelapor yang juga Ketua Ormas BPLB, Muslimin Dja'far.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Drs Supriadi,MM terkait laporan tersebut saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan. 

"Nanti saya cek dulu (laporannya) ke Ditreskrimum atau Ditreskrimsus untuk mengathui siapa yang menangani perkaranya," ujar Supriadi singkat.(*)

Sumber: