Pemerintah Tak Bisa Serta Merta Pensiun Dini PNS, Beda dengan Swasta yang Menawarkan Disusul Pesangon
Pemerintah tak bisa serta merta pensiun dini PNS, beda dengan swasta. foto: dokumen sumeks.co--
"Kita akan kasih pilihan yang akan melanjutkan berkarir di ASN berapa, mereka yang akan membuat pilihan tidak di ASN ada berapa, dan kita juga sedang menghitung berapa biaya nya yang akan kita sampaikan ke Kementerian Keuangan," tutur Azwar.
Menurut Azwar, pilihan-pilihan ini harus diajukan kepada mereka karena memang ke depan fokus pemerintah adalah merampingkan organisasi di pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
Sebab, dia berpendapat, jumlah ASN saat ini terbilang terlalu besar di sejumlah tempat.
"Karena kemarin kita lihat ada kota yang jumlah penduduknya di atas 3 juta itu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) nya cuma 35,” jelasnya.
Tapi ada kota yang hanya 500 ribu SKPD nya 46.
“Nah ini lagi kita tata supaya ada efisiensi dan kita optimalkan kinerja birokrasi yang berdampak di daerah," tutur dia.
Azwar mengaku, proses pemetaan ini memang tidak akan mudah dan membutuhkan anggaran yang juga tak sedikit.
Tapi pelaksanannya juga harus tetap dilakukan apalagi pemerintah katanya sudah mulai melakukan perampingan untuk jabatan fungsional, seperti eselon 3 dan eselon 4.
"Eselon 3 eselon 4 kan dipangkas, supaya lebih egile, lebih lincah di bawah karena kalau semua mengisi kotak-kotak akan kurang terus orang”, ungkapnya.
“Padahal sekarang trennya di luar, disrupsi ke pegawai, karena pegawai itu lebih lincah dan ini sedang kita beresin," ujar dia.
"Nah kalau jabatan fungsional ini tuntas penataannya maka jumlah orang tidak harus terlalu besar banget karena bisa bergerak lincah di bawah sesuai sekala prioritas nya.,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
