Ismail Bolong Cabut Pernyataan Soal Setoran Duit Tambang, Mahfud Sentil Isu Perang Bintang

SUMEKS.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyoroti Ismail Bolong yang meralat pengakuannya pernah menyetorkan uang Rp6 miliar kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Mahfud menyorot Ismail Bolong yang menarik pernyataannya soal setoran uang miliaran untuk Kabareskrim. Ismail Bolong mengaku video itu dibuatnya atas tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri.

"Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong. Katanya sih waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022," ujar Mahfud.

Terkait manuver Ismail Bolong tersebut, Mahfud MD justru menyinggung soal perang bintang yang semakin menyeruak.

BACA JUGA:Usai Ngaku Setor Uang Miliaran ke Kabareskrim, Ismail Bolong Minta Maaf, Seret Nama Hendra Kurniawan

Dalam isu perang bintang ini, Mahfud menilai para perwira tinggi Polri disebut saling membuka 'kartu' masing-masing. Ia memberi perhatian khusus terhadap hal ini.

"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya," kata Mahfud dihadapan awak media, Minggu 6 November 2022.

Mahfud juga mengatakan soal mafia tambang bukan isu yang baru di Negara ini, Pada tahun 2013 lalu, kala Abraham Samad menjabat ketua KPK pernah mengatakan jika korupsi di dunia tambang bisa dihentikan, Indonesia terbebas dari hutang.

BACA JUGA:Ini Profil Ismail Bolong yang Ngaku Setor Duit Tambang Ilegal, Mantan Personil Polresta Samarinda

Aneh, ya. Tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing nya. Dulu tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasar perhitungan Ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tambang. Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas hutang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan," jelas pria yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu. (*)

Sumber: